Said Didu kembali bersuara soal Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di Kalimantan Timur.
Pihaknya blak blakan membongkar siapa dalang di baliknya hingga biang kerok yang harus bertanggung jawab.
Orang pertama yang disebut Said Didu sebagai biang kerok ini adalah Presiden ke 7, Joko Widodo (Jokowi).
Tak hanya Jokowi, Said Didu juga menyebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memutuskan Undang – Undang perihal pemindahan Ibu Kota.
“IKN ini biang kerok utamanya adalah Jokowi dan DPR,” Ujar Said, dikutip dari youtube Manusia Merdeka, Kamis (16/10/25).
“DPR lah yang memutuskan Undang – Undang pindahnya IKN,” imbuhnya.
Selain DPR, Said juga menyebut nama Eks Menteri Bappenas dalam Pemerintahan Jokowi, Andrinof Chaniago.
Said mengatakan bahwa saat itu, Andrinof Chaniago menjadi salah satu orang yang bersikeras ingin memindahkan Ibu Kota.
Bahkan, Said menyebut Andrinof saat itu setia pasang badan untuk Jokowi merealisasikan kebijakan pemindahan ibu kota tersebut.
“Yang kedua adalah sebenarnya bekas Menteri Bappenas Andrinof Chaniago. Dia juga biang kerok, dia yang ngotot betul ingin memindahkan ibu kota. Dan siapapun dia hadapi saat itu, dan dia juga pasang badan untuk Jokowi,” urainya.
Dengan apa yang sudah dilakukan oleh Andrinof, menurut Said Didu, pihaknya harus bertanggung jawab dan tidak lepas tangan begitu saja.
“Jadi Andrinof Chaniago tidak bisa lepas tangan. Dia harus tanggung jawab terhadap pemindahan ibu kota,” sebutnya.
Sementara itu orang ketiga yang harusnya bertanggung jawab penuh atas IKN menurut Said adalah Eks Menteri PUPR, Basuki Hadimuldjono.
“Yang ketiga adalah teman saya, Menteri PU, Basuki. Dia orang baik, dia tidak pernah sama sekali keluar intelektualitasnya melawan keinginan Joko Widodo, apapun,” ungkap Said.
“Saya kenal banget sama orang ini. Coba disuruh bangun kereta api Makassar, dibangun. Disuruh bangun Jalan tol, dibangun,” sambungnya.
Menurut Said, Basuki juga termasuk orang yang tidak pernah mengatakan ‘tidak’ untuk setiap perintah dari Jokowi.
“Jadi biang kerok berbagai persoalan infrastruktur yang tidak layak, yang membebani rakyat itu Pak Basuki teman saya juga harus tanggung jawab. Sebagai pengambil kebijakan yang tidak pernah memberikan kata ‘No’ kepada keinginan Joko Widodo,” ungkapnya.
Progres Ibu Kota Nusantara (IKN)
Pembangunan proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus berjalan, di tengah Langkah pemerintah melakukan efisiensi anggaran besar – besaran.
IKN dipastikan terus berjalan sesuai rencana dan dikebut untuk selesai dalam tiga tahun ke depan.
Hal ini dipastikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Pihaknya mengungkapkan pemerintah melalui Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono sedang bekerja keras untuk menyelesaikan seluruh sarana dan prasarana IKM dalam tiga tahun ini.
“Sekarang kepala otorita dan seluruh jajarannya sedang bekerja keras untuk mengejar target dari pemerintah, tiga tahun menyelesaikan seluruh sarana dan prasarana yang kita perlukan,” ujar Prasetyo di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, pada 25 Juli 2025.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyetujui anggaran Pembangunan IKN hingga 2028 mencapai Rp 48,8 Triliun. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.
“Kepala negara telah setujui kebutuhan anggaran Pembangunan IKN hingga 2028 sekitar Rp 48,8 Triliun,”ujar Basuki, pada 14 Juli 2025.
Menurut keterangan Basuki, dana tersebut akan digunakan untuk membiayai sejumlah Pembangunan strategis tahap kedua yang menjadi fondasi IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Anggaran kelanjutan Pembangunan IKN dikucurkan setiap tahun dan pada 2026 ditetapkan Rp 5,05 Tirliun. Tetapi Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran Rp 16,13 Triliun.
Basuki mengatakan usulah tambahan dana tersebut untuk memastikan kelanjutan Pembangunan IKN tahap kedua, yang meliputi Pembangunan perkantoran dan hunian Lembaga legislative dan yudikatif beserta ekosistem pendukung lainnya.
Sumber: suara
Foto: Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. [Tangkap Layar]
Artikel Terkait
PKS Desak BPK Audit Proyek Whoosh
Hanya Bertanggung Jawab ke Prabowo, Purbaya: Yang Lain Saya Nggak Peduli
Buntut Xpose Uncensored: Trans7 Terseret UU ITE, Dituduh Hina Santri dan Kiai
Mahfud MD Endus Pelanggaran Hukum Proyek IKN, Pemerintah Diminta Ungkap Dugaan Penyimpangan