Penemu Bobibos Mau Bangun SPBU di Seluruh RI, Anak Buah Bahlil Ingatkan Aturan Main di Bisnis BBM

Laode mengatakan, ESDM menghargai setiap inisiatif yang berorientasi pada kemandirian energi nasional. Inovasi semacam itu dianggap penting dalam mendukung upaya pengurangan emisi dan ketahanan energi. Namun, tahapan legal dan teknis tetap harus dijalankan agar keamanan dan kualitas bahan bakar dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya tidak ingin mengurangi apresiasi saya terhadap inovasi anak bangsa. Tapi untuk menguji suatu BBM lalu menjadi bahan bakar itu minimal delapan bulan. Baru kita bisa putuskan apakah ini layak atau tidak,” ujar Laode di Jakarta, dikutip Senin (10/11/2025).

Ia menjelaskan, proses pengujian bahan bakar dilakukan secara menyeluruh, meliputi uji oksidasi, uji mesin, hingga evaluasi lanjutan. Setiap tahap dimaksudkan untuk memastikan produk memenuhi persyaratan mutu dan keselamatan sebelum dinyatakan layak digunakan oleh masyarakat.

Menurut Laode, pengembang inovasi energi yang mengajukan uji ke lembaga pemerintah seperti Lemigas perlu memahami bahwa hasil uji tidak sama dengan sertifikasi. Laporan hasil uji bersifat teknis, sementara sertifikasi merupakan keputusan legal yang diberikan setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

“Kalau minta uji berarti kan hasilnya laporan hasil uji, bukan sertifikasi ya. Ini saya perlu luruskan biar tidak terjadi simpang siur. Ini belum disertifikasi,” kata Laode.

Ia menegaskan, kementerian membuka peluang kerja sama dengan badan usaha untuk melakukan uji kelayakan bahan bakar sesuai mekanisme resmi. Lemigas, sebagai laboratorium pengujian di bawah Kementerian ESDM, menyiapkan prosedur dan tahapan agar setiap inovasi dapat diuji sesuai standar yang berlaku.

“Bisa dikerjasamakan, jadi badan usaha kerja sama dengan Kementerian ESDM. Kita siapkan bagaimana mekanisme ujinya dan lain-lain. Bisa seperti itu,” tutur Laode.

Laode menambahkan, pemerintah mencatat semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha yang berupaya menciptakan bahan bakar dari berbagai sumber, termasuk limbah plastik dan bahan nabati. Inovasi tersebut dinilai positif, namun tetap harus mengikuti tata cara legal sebelum dapat disebut sebagai bahan bakar resmi.

“Sebenarnya ini banyak yang membuat seperti itu. Ada juga kan dari plastik, bikin bensin dari plastik. Tapi kita tidak ingin menanggapi satu per satu. Saya ingin menyampaikan prosedur legal bagaimana suatu BBM disahkan oleh pemerintah untuk menjadi bahan bakar resmi,” ucap Laode.

Founder bahan bakar original buatan Indonesia, bos (Bobibos), M Iklas Thamrin, mengungkapkan pihaknya menargetkan pembangunan jaringan SPBU Bobibos dan BosMini, pom bensin mini yang dirancang untuk menjangkau wilayah pelosok Indonesia. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari visi besar Bobibos untuk menghadirkan energi rakyat dengan harga terjangkau, kualitas baik, dan emisi rendah di seluruh Nusantara.

Iklas menjelaskan, konsep tersebut lahir dari tekad menghadirkan bahan bakar alternatif yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mudah diakses masyarakat. Ia menilai pemerataan infrastruktur energi hijau harus dilakukan melalui jaringan distribusi yang merata agar masyarakat di daerah terpencil dapat menikmati bahan bakar dengan mutu setara wilayah perkotaan.

“Bobibos ingin menjadi energi rakyat yang hadir di seluruh pelosok negeri. Dengan SPBU dan BosMini, kami ingin satu harga dari Sabang sampai Merauke,” ujar Iklas di Jakarta, pekan lalu.

Bobibos dikembangkan melalui proses biokimia yang memanfaatkan lima tahap ekstraksi tanaman pilihan menggunakan mesin rancangan sendiri. Hasilnya, tercipta bahan bakar nabati beroktan tinggi yang mampu bersaing dengan BBM fosil dari sisi performa, namun menghasilkan emisi lebih rendah.

Menurut Iklas, riset pengembangan Bobibos berlangsung bertahun-tahun dan mencakup tiga tahapan utama riset teknologi, riset komersialisasi, dan riset keterterimaan politik. Ketiganya dirancang agar produk memenuhi empat aspek kunci, yaitu kualitas tinggi, emisi rendah, keamanan bagi mesin, dan efisiensi harga pokok produksi.

Dalam tahap komersialisasi, Bobibos memprioritaskan harga yang ekonomis agar dapat diterima pasar. Strategi ini sekaligus menjadi jawaban atas tantangan transisi energi di sektor transportasi, di mana masyarakat membutuhkan bahan bakar ramah lingkungan tanpa beban biaya tinggi.

Perusahaan juga terus menjalin komunikasi dengan pemerintah untuk memperoleh arahan dan dukungan regulasi. Menurut Iklas, percepatan perizinan menjadi kunci agar Bobibos segera legal beredar sebagai bahan bakar alternatif nasional.

“Kami berharap Bapak Presiden Prabowo memberikan jalan tol bagi Bobibos agar bisa menjadi solusi energi merah putih yang ekonomis dan berkualitas,” tuturnya.

Sumber: republika