Masalah bermula ketika UMSK yang disahkan hanya mencakup 12 dari 19 kabupaten/kota, dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tidak sesuai rekomendasi daerah. Setelah demo sebelumnya, Pemprov Jabar sempat berjanji merevisi. Namun, SK yang dikeluarkan pada malam tahun baru justru menetapkan 17 kabupaten/kota (minus Kota Bogor dan Kabupaten Garut) dan masih dinilai tidak sesuai.
"Pengelompokan usaha dalam KBLI hanya mencakup 122 dari sekitar 486 jenis usaha. Pabrik kecap dan kue dimasukkan, tapi perusahaan multinasional seperti Nike, Adidas, alat kesehatan (Alkes), dan kimia justru ada yang tidak. Ini berisiko tinggi bagi buruh," jelas Suparno.
Kekecewaan Mantan Tim Pemenangan Dedi Mulyadi
Kekecewaan ini semakin dalam karena Suparno sendiri adalah mantan Wakil Ketua Tim Pemenangan Dedi Mulyadi pada Pilgub Jawa Barat. Ia mengaku telah berkeliling ke basis buruh seperti Bekasi dan Karawang untuk menggalang dukungan.
"Janji-janji Dedi Mulyadi dulu mau mensejahterakan buruh dan menerapkan UMSK dengan benar. Tidak ada satu pun yang terbukti. Setelah menang, justru menyakiti hati buruh dan tidak mau berdialog," tutur Suparno dengan nada kecewa.
Aksi demo 8 Januari 2025 ini menjadi puncak protes setelah berbagai upaya dialog dianggap tidak dihiraukan oleh Pemprov Jawa Barat pimpinan Dedi Mulyadi.
Artikel Terkait
AS Tarik Diri dari 66 Organisasi Internasional: Dampak dan Kekhawatiran Indonesia
Video Call Parera 11 Menit Viral: Fakta, Modus, dan Bahaya Penyebaran Ilegal
Panduan Lengkap Pengiriman Laut China ke UAE: Dokumen, Bea Cukai & Tips 2024
Iran Siaga Tempur Tertinggi, Trump Beri Peringatan Keras: Analisis Ketegangan AS-Iran 2024