MUI Kritik Keras KUHP Baru: Ancaman Pidana untuk Nikah Siri dan Poligami Dinilai Tak Sesuai Hukum Islam

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan kritik tajam terhadap sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Lembaga ulama ini menilai aturan yang mengancam pidana untuk praktik nikah siri dan poligami berpotensi bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

Pasal Bermasalah dalam KUHP Baru

Sorotan utama MUI tertuju pada Pasal 402 KUHP baru yang mengancam pemidanaan bagi yang melangsungkan perkawinan dengan adanya "penghalang yang sah". MUI menilai pasal ini problematik karena berisiko mengkriminalisasi pernikahan yang secara agama Islam dinyatakan sah.

Penjelasan Ketua MUI Bidang Fatwa

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, menegaskan bahwa frasa "penghalang yang sah" harus merujuk pada ketentuan hukum agama. Ia mengingatkan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing.