Proyek Lumbung Pangan Disorot: Anggaran 2025 Dipakai di 2024 & Potensi Kerugian Negara

Proyek ini dinilai kerap mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan. Pembukaan lahan skala besar sering dilakukan di wilayah yang tidak cocok untuk pertanian intensif, menyebabkan degradasi tanah, kerusakan ekosistem, dan memicu konflik dengan masyarakat lokal. Kerugian ekologis ini berdampak jangka panjang dan sulit diukur secara finansial.

3. Melemahnya Kepercayaan Publik

Pelaksanaan proyek strategis dengan pola anggaran yang tidak transparan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Publik mempertanyakan apakah program ini benar-benar untuk kepentingan rakyat atau sekadar proyek ambisius yang minim evaluasi mendalam.

4. Tantangan Pengawasan dan Audit

Pola anggaran lintas tahun berpotensi menyulitkan pengawasan oleh lembaga audit seperti BPK. Penelusuran aliran dana, penilaian kesesuaian perencanaan, dan pencegahan penyimpangan menjadi lebih kompleks, membuka celah risiko hukum dan administratif di masa depan.

Alternatif Penguatan Ketahanan Pangan

Pengamat ekonomi menilai, alih-alih memaksakan proyek besar dengan pola anggaran yang dipercepat, pemerintah seharusnya fokus pada penguatan sektor pertanian rakyat. Dukungan langsung kepada petani, perbaikan infrastruktur irigasi, kemudahan akses pupuk, serta stabilisasi harga dinilai lebih efektif dan berkelanjutan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Kontroversi proyek lumbung pangan ini menjadi pengingat penting bahwa setiap program strategis nasional harus dibangun dengan perencanaan matang, transparansi anggaran, dan evaluasi berkelanjutan. Tanpa prinsip tersebut, proyek besar berisiko meninggalkan daftar panjang kerugian, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial.