Abbas juga menyoroti besaran kontribusi keuangan yang harus dibayar Indonesia, yaitu Rp16,7 triliun. Menurutnya, angka ini memberatkan anggaran negara, terutama jika kondisi fiskal sedang terbatas.
“Kalau kondisi kita sedang cekak, tentu sumbangan itu harus disesuaikan dengan kemampuan kantong kita,” katanya. Lebih lanjut, Abbas menegaskan pihak yang paling bertanggung jawab membangun kembali Gaza adalah Israel dan AS sebagai aktor utama kehancuran.
“Yang semestinya menyediakan dana sepenuhnya adalah Israel dan Amerika Serikat, karena merekalah yang menghancurkan dan memporak-porandakan Gaza,” ujarnya.
Respons Kementerian Luar Negeri RI
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan alasan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace adalah untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, dan memperluas akses bantuan kemanusiaan di Gaza.
“Kita melihat bahwa Board of Peace ini adalah sebuah mekanisme yang sifatnya sementara untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil,” kata Jubir II Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, dalam jumpa pers virtual, Kamis (22/1/2026).
Pesan Penting untuk Pemerintah Indonesia
Anwar Abbas menegaskan, solidaritas kemanusiaan adalah nilai penting, namun keputusan politik harus dipertimbangkan matang. Ia meminta pemerintah memastikan bahwa bantuan kemanusiaan tidak justru menjadi legitimasi politik bagi pihak-pihak tertentu.
“Pandangan tersebut seharusnya menjadi pertimbangan serius bagi Indonesia sebelum ikut dalam skema pendanaan Dewan Perdamaian Gaza, agar kepedulian kemanusiaan tidak justru dimanfaatkan,” tandasnya.
Artikel Terkait
Program Makan Bergizi (MBG) Bappenas: Lebih Mendesak dari Lapangan Kerja?
Deddy Corbuzier Beri Bantuan Tempat Usaha untuk Penjual Es Gabus yang Difitnah: Kronologi & Kritiknya
Perluasan Sawit di Papua: 5 Manfaat Besar untuk Ekonomi, OAP, dan Energi Nasional
Proyek Lumbung Pangan Disorot: Anggaran 2025 Dipakai di 2024 & Potensi Kerugian Negara