Kasus Ijazah Jokowi: Dampak Politik dan Meningkatnya Tekanan Publik

Oleh: Erizal

Semakin lama kasus ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak menemukan penyelesaian yang transparan, posisi politiknya dinilai semakin tersudut. Metode penanganan lama, seperti melaporkan pihak yang meragukan keaslian dokumen tersebut, terbukti tidak lagi efektif di tengah tingginya perhatian publik.

Publik mencatat, upaya kriminalisasi terhadap para pengkritik, sebagaimana pernah dialami Bambang Tri dan Gus Nur, sulit untuk diulangi. Serangan balik terhadap latar belakang para penggugat, seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma, juga tidak cukup mengalihkan sorotan dari substansi masalah.

Posisi Jokowi justru terlihat semakin terdesak. Proses hukum yang dijalaninya, termasuk pemeriksaan berulang kali di Polda Metro Jaya dan Mapolresta Surakarta, tidak serta-merta menyelesaikan polemik. Temuan dramatis berupa legalisir ijazah dari KPU tanpa tanggal yang diperoleh Bonatua Silalahi semakin mempertajam keraguan publik dan menyoroti kinerja institusi terkait.