Di tengah ketegangan ini, Israel dilaporkan memulai kembali proses pendaftaran tanah di Tepi Barat. Kebijakan ini memungkinkan Israel mencatat tanah sebagai "milik negara". Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mengecam langkah tersebut dan memperingatkan bahwa hal itu merusak prospek penyelesaian dua negara.
Raja Abdullah II dari Yordania juga menyuarakan kekhawatiran serupa. Dalam pertemuan dengan pejabat Inggris di London, beliau memperingatkan bahwa langkah-langkah Israel untuk memperluas kendali atas tanah Palestina dan membatasi akses jelang Ramadan berpotensi memicu ketegangan regional yang lebih luas.
Kesiapan Militer Israel dan Dampak pada Pekerja Palestina
Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Letjen Eyal Zamir, menyatakan tahun 2026 sebagai "tahun keputusan" dengan rencana operasi multi-arena. Persiapan militer menjelang Ramadan pun diperkuat. Di sisi lain, sekitar 140.000 pekerja Palestina dilarang masuk Israel sejak perang di Gaza, yang dikhawatirkan dapat meningkatkan ketidakstabilan.
Seruan untuk Tindakan Internasional
Pemimpin Palestina menyerukan tindakan tegas dari dunia internasional. Mereka mendesak agar hak beribadah umat Muslim dihormati dan status hukum situs suci Al-Aqsa dijaga. Dengan Ramadan yang semakin dekat, kombinasi penahanan tokoh agama, pembatasan ibadah, dan operasi militer berpotensi memicu ketegangan lebih luas di kawasan Timur Tengah.
Situasi terkini di Yerusalem dan Tepi Barat ini menjadi ujian berat bagi stabilitas kawasan dan menuntut respons diplomatik yang serius dari masyarakat internasional untuk mencegah eskalasi yang lebih berbahaya.
Artikel Terkait
GP Ansor Gelar Perayaan Imlek 2577 Kongzili, Perkuat Harmoni Kebangsaan
Viral Video Mesum di Rental PS Tabanan, Orang Tua Laporkan Penyebar ke Polisi: Kronologi Lengkap
5 Tips Puasa Aman untuk Penderita Maag: Cegah Asam Lambung Naik di Ramadan
Awal Puasa Ramadhan 2026: Pemerintah Tetapkan 19 Februari, Berbeda dengan Muhammadiyah