MAKI Bongkar Kasus Korupsi yang Jadi Penyebab Kejaksaan Ingin Dilemahkan

Kordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan peran kejaksaan dalam penyidikan dan pemberantasan korupsi saat ini, lebih dapat diandalkan. 

Hal tersebut tampak dari survei Indikator Politik yang menempatkan Kejakgung sebagai lembaga penegak hukum yang terpercaya dalam pemberantasan korupsi. Tingkat kepercayaan terhadap Kejagung mencapai 80,6 persen.

“Uji materi yang dilakukan ini, justru mengarah pada upaya pelemahan fungsi Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi yang telah mampu melewati peran KPK,” kata Boyamin.

Harapan tinggi masyarakat terhadap Kejakgung itu, pun bukan cek kosong. 

Karena sejak 2019, sampai saat ini sudah terbukti, Kejakgung, lewat peran penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidan Khusus (Jampidsus) mampu mengungkap sejumlah kasus korupsi level kakap dan gurita dengan nilai kerugian negara yang pecah rekor.

Boyamin mencontohkan sukses Kejakgung dalam penuntasan kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) PT Asuransi Jiwasaya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang merugikan negara Rp 16,8 triliun, dan Rp 22,78 triliun.

Kejakgung, kata Boyamin juga profesional dalam memenjarakan ‘anaknya’ sendiri dalam kasus suap jaksa Pinangky Sirna Malasari dalam kasus koruptor Djoko Chandra.

“Beberapa kasus lainnya yang sudah terbukti berhasil ditangani kejaksaan dan itu melewati level KPK, seperti korupsi PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel, kasus korupsi minyak goreng (CPO) di Kementerian Perdagangan, korupsi pengelolaan lahan kelapa sawit yang melibatkan PT Duta Palma (Surya Darmadi) yang merugikan negara lebih dari (Rp) 70 triliun, dan penanganan korupsi di BUMN-BUMN,” papar Boyamin.

Dalam penanganan korupsi di BUMN, Kejakgung, pun dinilai MAKI berani mengungkap banyak skandal proyek fiktif, dan penyimpangan penggunaan fasilitas kredit pembangunan, Seperti terjadi di PT Waskita Karya, dan PT Waskita Beton Precast yang merugikan negara lebih dari Rp 2,5 triliun.