Lokasi Pertemuan Menteri Pariwisata G20 di India Menimbulkan Kontroversi

Menteri luar negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, menolak komentar menteri Pakistan. Ia mengatakan tidak akan memperdebatkan masalah ini dengan negara yang tidak ada hubungannya dengan G20. Pakistan bukan anggota G20. 

Presidensi G20, yang terdiri dari ekonomi terbesar di dunia, digilir. Setiap ketua memiliki agenda dan prioritas yang berbeda. India menjadi presidensi G20 tahun 2023. 

Cina juga mengkritik rencana India mengadakan pertemuan di Srinagar tahun lalu, sambil mendesak India dan Pakistan untuk menghindari tindakan sepihak yang dapat memperumit situasi. Belum diketahui apakah Cina mengirim perwakilannya ke pertemuan tersebut atau tidak. 

Cina melewatkan pertemuan G20 lainnya yang diadakan di wilayah Ladakh yang disengketakan. Cina dan India berselisih mengenai wilayah perbatasan tersebut. Terutama setelah bentrokan yang menewaskan 20 tentara India dan empat tentara Cina tahun 2020 lalu. 

Pelapor khusus untuk masalah minoritas PBB Fernand de Varennes mengatakan pertemuan di wilayah Kashmir akan mendukung 'fasad kenormalan' sementara 'pelanggaran besar-besaran hak asasi manusia' berlanjut di wilayah tersebut. 

“Pemerintah India sedang berusaha menormalkan apa yang beberapa orang gambarkan sebagai pendudukan militer dengan berperan dalam pertemuan G20 dan menggambarkannya sebagai persetujuan internasional,” kata Varennes dalam pernyataannya Senin (16/5/2023) lalu. 

Misi India di PBB di Jenewa menolak pernyataan itu dengan menyebutnya sebagai tuduhan tidak berdasar dan tidak beralasan. Dalam cicitannya di Twitter, Selasa (17/5/2023) Misi India di PBB mengatakan India memiliki hak prerogatif untuk menentukan tempat penyelenggaraan pertemuan G20. 

India juga mengadakan pertemuan pariwisata G20 di negara bagian Benggala Barat dan Gujarat awal tahun ini, dan satu pertemuan lagi dijadwalkan di Goa bulan depan.

Sumber: internasional.republika.co.id