NARASIBARU.COM - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah mengaktifkan kembali kegiatan tambang nikel di Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, yang sebelumnya ditutup karena adanya kasus korupsi.
“Proses pengusutan kasus tersebut harus dipercepat, agar ada kepastian hukum bagi pelaku korupsi. Sehingga perusahaan tempat bekerja ratusan masyarakat dapat kembali beroperasi. Sehingga masyarakat memiliki kesempatan mendapat penghasilan. Dan kegiatan ekonomi dapat kembali hidup,” ujar Mulyanto pada Senin Kamis (29/1/2024).
Dijelaskan Politisi dari Fraksi PKS ini, saat ini kegiatan ekonomi setempat seolah terhenti. Sehingga mengakibatkan angka pengangguran dan kemiskinan di sekitar lokasi tambang meningkat drastis.
Baca Juga: Sosiolog UNAIR Minta Mahfud MD Cabut Pernyataan Soal Ibu Lahirkan Anak Tak Beradab
Hal tersebut sempat dikeluhkan oleh masyarakat sekitar yang kehilangan mata pencahariannya akibat penutupan tambang tersebut.
Sementara itu, Hery Susanto bahwa penghentian kegiatan di sekitar tambang nikeĺ Blok Mandiodo menimbulkan keresahan di masyarakat. Masyarakat mengeluhkan kebijakan penutupan tambang tersebut karena mata pencahariannya hilang. Sementara untuk berdagang dan bertani sudah tidak mungkin karena kondisi lingkungan yang sudah berubah.
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Begini Tanggapan Ignasius Jonan Soal Utang Whoosh usai Temui Prabowo
Budi Arie Bantah Projo Singkatan Pro Jokowi, Jejak Digital 2018 Justru Dia Jelas-jelas Ngomong Gitu
Presiden Prabowo Panggil Eks Menhub Ignasius Jonan ke Istana, Bahas Polemik Whoosh?
KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid