Nah Lho! 4 Kebijakan Jokowi Ini Banjir Kritik dari DPR

Bahkan beberapa kritik ini disampaikan para anggota DPR koalisi pemerintahan. Kritik disampaikan pada Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Persidangan 2022-2023, Selasa (23/5/2023).

Adapun, tema rapat ini adalah tanggapan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024. Rapat paripurna ini turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku perwakilan pemerintah.

Patut diketahui, 2024 menjadi tahun terakhir pemerintahan Jokowi. Kali ini, DPR tampaknya tidak tinggal diam. 

Berikut ini rangkuman sederet kritikan utama yang mereka lontarkan terhadap kebijakan Jokowi dalam KEM-PPKF 2024 yang disajikan Kamis (25/5/2023):

1. Subsidi Mobil Listrik

Seperti diketahui, pemerintah telah mengelontorkan berbagai kebijakan untuk mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air. 

Bahkan, pada tahun ini, pemerintah memberikan subsidi bagi kendaraan listrik, baik roda dua dan roda empat.

Atas kebijakan ini, sebanyak lima fraksi di DPR mengkritisi kebijakan pemberian subsidi kendaraan listrik. 

Lima fraksi itu ialah PDI Perjuangan, NasDem, Demokrat, PAN, serta PKS. Mereka sama-sama menyuarakan peningkatan subsidi pupuk lebih penting ketimbang subsidi mobil listrik.

Satu hal yang mengejutkan, partai pendukung pemerintah, PDIP ikut bersuara. Fraksi PDIP berargumen di samping industri kendaraan listrik ada lebih dari 65% lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB), diantaranya sektor pertanian, perikanan, pertambangan, industri konstruksi, perdagangan, hingga transportasi.

"Oleh karena itu pertumbuhan pada sektor ekonomi negara tersebut butuh intervensi pemerintah, intervensi jangan hanya mobil listrik saja, tapi pada sektor-sektor kerakyatan," kata Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton saat membacakan pandangan fraksi dalam rapat itu di Ruang Rapat Paripurna DPR, Gedung Parlemen, Jakarta.

Sementara itu, NasDem menilai di tengah munculnya subsidi mobil listrik pada tahun ini, subsidi pupuk malah terus turun lima tahun terakhir, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 34,3 triliun, namun pada 2020 menjadi Rp 31 triliun, 2021 tersisa Rp 29,1 triliun, 2022 menjadi hanya Rp 25,3 triliun, dan pada 2023 tinggal Rp 24 triliun.

Adapun, PKS menganggap insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan pemerintah ke kendaraan listrik menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada golongan masyarakat kelas atas, sebab masyarakat miskin tak dapat menikmatinya.

2. Empat Tahun Gaji PNS Tak Naik

Fraksi Golkar, PKB, dan PPP mengingatkan Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati ihwal kenaikan gaji para pegawai negeri sipil (PNS) pada 2024 saat Rapat Paripurna itu.

Golkar menilai, rencana kenaikan gaji PNS yang akan dilaksanakan pemerintah pada tahun depan harus diiringi dengan persiapan naiknya angka inflasi.

Oleh sebab itu, Golkar mengingatkan supaya target inflasi yang telah ditetapkan dalam KEM PPKF sebesar 1,5%-3,5% harus dicermati ulang. 

Selain karena potensi kenaikan inflasi akibat kenaikan gaji PNS, juga ada masa Pemilu yang mendorong permintaan terhadap berbagai barang serta tingginya tren inflasi global.

Fraksi PKB lebih menyoroti tentang remunerasi yang termasuk di dalamnya tunjangan kinerja para PNS. 

PKB melihat ketentuan remunerasi harus dirombak ulang oleh pemerintah karena masih belum efektif meminimalisir aksi korupsi dan sejenisnya.