Denny Indrayana: Masa Jabatan Pimpinan KPK 5 Tahun Strategi Pemenangan Pilpres!

Ada 4 orang hakim konstitusi yang justru menolak gugatan tersebut. Mereka adalah: Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih.

Meski ada perbedaan pendapat, mayoritas hakim MK tetap menyatakan bahwa gugatan Ghufron diterima. Perpanjangan jabatan jadi 5 tahun pun terjadi.

Denny mengatakan, akan ada isu hukum yang mengikuti putusan MK tersebut. Salah satunya: apakah putusan MK demikian berlaku bagi Firli Cs, artinya berlaku retroaktif? 

"Saya berpandangan secara hukum, norma masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun itu berlaku sejak putusan MK dibacakan hari ini, sehingga masa jabatan beberapa pimpinan yang sedang menjabat, dari awalnya 4 tahun berakhir di Desember 2023, akan berubah menjadi 5 tahun, dan berakhir di Desember 2024," kata Denny.

Strategi Pemenangan Pilpres

Terkait strategi pemenangan pilpres yang disinggung oleh Denny di awal, dia menjelaskan soal hubungannya dengan putusan MK. Dia meyakini akan ada keterlibatan KPK dalam pilpres nanti.

"Karena, ada kasus-kasus di KPK yang perlu "dikawal", agar tidak menyasar kawan koalisi, dan diatur dapat menjerat lawan oposisi Pilpres 2024," kata Denny.

Denny mengatakan, jika proses seleksi tetap dilanjutkan, dan terjadi pada Desember 2023, maka strategi menjadikan KPK sebagai bagian dari strategi merangkul kawan, dan memukul lawan itu berpotensi berantakan.

"Terlebih jika pimpinan KPK yang terpilih, tidak sejalan dengan grand design strategy pemenangan Pilpres 2024 tersebut," kata dia.

"Tentu, akan lebih aman jika pimpinan KPK yang sekarang diperpanjang hingga selesainya Pilpres di 2024. Oleh karena itu, putusan MK yang mengubah masa jabatan dari 4 tahun menjadi 5 tahun, sudah memenuhi kepentingan strategi Pilpres yang menjadikan kasus hukum di KPK sebagai alat tawar politik penentuan koalisi dan paslon capres-cawapres Pilpres 2024," kata Denny. [IndonesiaToday/kumparan]

Sumber: kumparan.com