Proyek IKN Nusantara Ternyata Baru Telan Rp 1,6 Triliun, Serapan APBN hingga April 2023 masih Rendah

TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA � Update serapan anggaran Proyek IKN Nusantara atau Ibu Kota Nusantara hingga April 2023 ternyata baru menelan Rp 1,6 triliun alias masih rendah.

Pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara di Kalimantan Timur baru terealisasi Rp 1,62 triliun.

Sementara alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN untuk pembangunan IKN Nusantara dari pemerintah di tahun anggaran 2020-2023 mencapai Rp 21,94 triliun.

Hal itu diungkap Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kanwil DJPb Kaltim, M. Syaibani dalam keterangan resminya, Sabtu (27/5).

Secara rinci, Syaibani mengungkap kinerja APBN terhadap pembangunan IKN Nusantara.

Dari pagu belanja Kementerian/Lembaga yang ada di Kaltim senilai Rp 30,24 triliun.

Rp 3,76 triliun atau 12,43 persen di antaranya dari pagu anggaran telah terealisasi untuk pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara sampai dengan 30 April 2023.

Dari anggaran Rp 3,76 triliun itu, sebagian besar berupa belanja modal yakni Rp 1,62 triliun.

"Alokasi belanja modal mayoritas digunakan untuk pembangunan IKN Nusantara sebesar Rp 21,94 triliun dari total pagu.

Sedangkan kegiatan yang bersifat di luar IKN Nusantara tercatat menyerap Rp 8,30 triliun," kata Syaibani.

Sesuai instruksi UU tentang IKN yang telah diketok sejak jauh hari sebelum pembangunan, Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dibiayai oleh APBN 20 persen, sisanya dibiayai swasta.

Baca juga: Triliunan Rupiah untuk Proyek Infrastruktur Dasar IKN Nusantara, Serapan Rendah Masih Proses Lelang

Alokasi APBN untuk IKN Nusantara yang dikucurkan pemerintah tercatat selama 2020-2023 telah mencapai Rp 21,94 triliun, baru terealisasi Rp 1,62 triliun atau 7,41 persen hingga April 2023.

Menurutnya, realisasi proyek IKN Nusantara tersebut masih rendah, tetapi hal tersebut karena adanya beberapa proyek yang masih dalam tahap lelang.

"Serapan yang masih cukup rendah dikarenakan beberapa paket pekerjaan masih dalam proses lelang.

Begitu juga alokasi dana yang sudah terserap saat ini rata-rata merupakan paket pekerjaan lanjutan multiyears contract (MYC) dari tahun sebelumnya," kata M. Syaibani.

Sama halnya jika melihat kinerja APBN, Kanwil DJPb Kaltim berdasarkan 6 K/L dengan pagu anggaran terbesar.

Anggaran APBN banyak terserap untuk infrastruktur dasar yang condong ke pekerjaan fisik yang dilakukan Kementerian PUPR melalui satkernya di Kaltim.

Adapun rincian pagu anggaran masing-masing 6 K/L tersebut:

- Kementerian PUPR; Rp 22,95 triliun, realisasi Rp 1,94 triliun

- Kementerian Pertahanan; Rp 1,23 triliun, realisasi Rp 361,24 miliar

- Kepolisian Negara; Rp 1,21 triliun, realisasi Rp 379,26 miliar

- Kementerian Pendidikan dan Budaya; Rp1,08 triliun, realisasi Rp 167,03 miliar

- Kementerian Perhubungan; Rp 741,22 miliar, realisasi Rp 180,31 miliar

- Kementerian Agama; Rp 722,71 miliar, realisasi Rp 173,61 miliar

"Realisasi belanja Kementerian PUPR sebesar Rp1,94 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 213,82 persen (yoy) yang didorong oleh kenaikan realisasi belanja modal untuk pembangunan IKN," terang M. Syaibani.

Baca juga: Membangun Usaha dan Berinvestasi di IKN Nusantara, Pemerintah akan Memberi Insentif Pajak