Maraknya spanduk bergambar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan tulisan "Bahlil No Gas 3 Kg Yes" di sejumlah titik di Jakarta, mengindikasikan kekecewaan rakyat kepada sang menteri.
Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, spanduk-spanduk tersebut tentu bentuk protes keras dari rakyat terhadap Bahlil.
“Protes itu sebagai wujud kekecewaan atas kebijakan Bahlil mengenai gas 3 kg yang telah membuat rakyat harus antri untuk mendapatkan gas tersebut. Bahkan ada rakyat yang meninggal,” kata Jamiluddin kepada wartawan, Kamis, 6 Februari 2025.
“Kebijakan tersebut dinilai sangat tidak pro rakyat. Kebijakan itu jauh dari keinginan untuk melayani rakyat,” imbuhnya menegaskan.
Tak hanya itu, Jamiluddin berpandangan bahwa kebijakan Bahlil juga tidak sejalan dengan spirit yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintahannya sangat pro rakyat. Bahkan Prabowo menegaskan akan menindak menterinya yang tidak pro rakyat.
“Karena itu, saatnya Prabowo mereshuffle Bahlil. Sebab kebijakan Bahlil dinilai tidak sejalan dengan kebijakan Prabowo. Jadi, Prabowo sangat logis bila mencopot Bahlil. Sebab, Bahlil hanya membebani Prabowo saja,” tegasnya.
Baru-baru ini, muncul spanduk-spanduk bergambar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia Bahlil Lahadalia di sejumlah tempat di sejumlah titik di Jakarta.
Spanduk bernada protes itu muncul setelah ada kebijakan kontroversial Kementerian ESDM terkait larangan pengecer menjual gas LPG 3 kilogram. Buntut kebijakan ini mengakibatkan antrean panjang pembelian LPG 3 kg di sejumlah daerah, bahkan sampai menelan korban jiwa.
Sumber: rmol
Foto: Spanduk 'Bahlil No Gas 3 Kg Yes'/Net
Artikel Terkait
Prabowo Panggil Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana, Ada Apa?
Kisah PETRUS di Era Soeharto: Aksi Pungli Ganggu Perekonomian, Preman Banyak Ditemukan Tewas di Karung
Jenderal Gatot Ngamuk ke Hercules: Kau Preman Berkedok Ormas, Ngomong Seenaknya, Sudah Jadi Raja Kau?
DEADLOCK! Sidang Mediasi Pertama Ijazah Jokowi Belum Temui Kesepakatan, Ini Penyebabnya