"Loh Presiden (Jokowi) itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala negara menurut kami sih harus netral ya, tidak boleh cawe-cawe," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Benny mengatakan alasan cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara tak berdasar.
Ia menilai jika itu jadi pertimbangannya, maka intervensi serupa bisa dilakukan oleh kepala dari lembaga negara yang lain.
"Kalau kepala negara mau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Kapolri, oleh Ketua MA, oleh Ketua MK, oleh Jaksa Agung, KPK, oleh BIN. Mau begitu semua? Apa semua begitu?" tutur Benny.
"Oleh sebab itu kami tetap punya pandangan Presiden (Jokowi) itu harus netral. Boleh lah dia punya dukungan karena dia adalah petugas partai tapi dia tidak boleh menggunakan aparatus negara, alat negara untuk merealisasikan apa yang dia maksudkan dengan kepentingan bangsa dan negara itu," sambungnya.
Ia menekankan Jokowi tak boleh menggunakan alat negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ia meminta Presiden sebagai kepala negara menjaga iklim demokrasi.
"Jadi tidak boleh, menggunakan aparatus negara untuk mewujudkan kepentingannya, tidak boleh menggunakan aparatus negara untuk membatasi, menghalang-halangi dan menyingkirkan calon-calon presiden atau wakil presiden yang bukan pilihannya," ungkap Benny.
"Dia harus menjaga iklim demokrasi, menjaga iklim persaingan sehat dalam politik sebab dia adalah kepala negara, dia bukan kepala petugas partai," imbuhnya.
Presiden Jokowi sebelumnya mengaku akan tetap cawe-cawe demi bangsa dan negara. Cawe-cawe Jokowi termasuk soal Pemilu 2024.
"Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif," ucap Jokowi di Istana Negara, Senin (29/5).
Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi sejumlah media serta content creator, seperti Akbar Faisal, Helmy Yahya, dan Arie Putra.
Jokowi menegaskan cawe-cawe yang dimaksudnya tentu masih dalam koridor aturan.
"Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi," kata Jokowi. [IndonesiaToday/detik]
Artikel Terkait
Dendam Iran Membara, Pangkalan Militer AS Bakal Jadi Target Gempuran Berikutnya
Cara Iran Serang Israel yang Jaraknya 1.700 Km Tanpa Jet Tempur, Kecanggihan 2 Drone Iran
Rudal Iran Bikin Geger Israel: Warga Serbu Supermarket, Massa Kelimpungan Cari Tempat Mengungsi
WADUH! Dibongkar Ilmuwan Politik, Gibran Pernah Ikut Latihan Pidato 2 Tahun Tapi Hasil Nihil: ZONK