Tegaskan Ijazahnya Bukan Objek Penelitian, Jokowi: Dibuktikan Lewat Proses Hukum

Presiden ke-7 Jokowi akhirnya buka-bukaan soal melaporkan kasus tuduhan ijazah palsu.

Jokowi dengan tegas menyampaikan bahwa ijazahnya itu bukan sebagai objek penelitian.

"Ya inikan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya," terangnya, Senin (5/5/2025).

Jokowi mengatakan soal ijazah apakah itu asli atau tidak biar nanti dibuktikan lewat proses hukum.

"Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat proses pengadilan seperti apa," ungkap dia.

Jokowi mengaku soal pelaporan mengenai masalah ini akan menjadi pembelajaran semuanya. "Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya," katanya.

Menurutnya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara Indonesia adalah kompak, saling berangkulan, jaga persatuan dan kesatuan terutama elit-elit dan seluruh masyarakat.

"Ini agar tantang berat yang dihadapi semua negara, yang kita hadapi bisa kita selesaikan. Bukan hal mudah sekarang ini, harus semuanya berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah," papar dia.

Seperti diketahui, Jokowi melaporkan lima orang terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025) kemarin. Kelima orang tersebut, yakni RS, ES, RS, T dan K.

"Ini sebetulnya masah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblang," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi akhirnya ambil langkah hukum soal tudingan ijazah palsu. Ia mendatangi Polda Metro Jaya hari ini, Rabu (30/4/2025) untuk melaporkan pihak yang dianggap menyebarkan fitnah.

Kuasa hukumnya, Yakup Hasibuan, membenarkan kabar ini. Namun, belum diungkap siapa saja yang masuk dalam laporan.

Polda Metro Jaya menyebutkan laporan Presiden ke-7 RI Jokowi terkait dugaan ijazah palsu ditangani oleh Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

"Laporan beliau (Jokowi) sudah diterima, kemudian diambil keterangannya oleh Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi melansir ANTARA.

Ade Ary menambahkan saat ini kasus tersebut sedang dalam tahap pendalaman.

Saat dikonfirmasi mengenai jumlah pertanyaan yang diajukan penyidik, Ade Ary menyebutkan ada 35 pertanyaan.

Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menyebut kehadirannya di Polda Metro Jaya untuk melaporkan soal tudingan ijazah palsu yang dituduhkan kepada dirinya.

"Ya ini, sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblang ya," kata Jokowi saat ditemui di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Rabu.

Jokowi yang keluar dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 12.25 WIB, menyebutkan dirinya sengaja turun langsung melapor karena sudah tidak menjabat.

"Kan dulu masih menjabat, saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, sehingga dibawa ke ranah hukum lebih baik," katanya.

Sementara Yakup Hasibuan, menyatakan bahwa kunjungan tersebut memang bertujuan untuk melaporkan hal yang berkaitan dengan tudingan ijazah palsu.

Meski begitu, Yakup Hasibuan tak menjelaskan secara rinci apakah laporan yang dimasukkan merupakan laporan kehilangan fisik dokumen atau hanya bagian dari langkah hukum untuk memvalidasi keaslian dokumen tersebut.

"Kami belum bisa sampaikan detailnya, nanti akan diumumkan jika proses sudah berjalan," ujar Yakup Hasibuan singkat saat diwawancara media.

Spekulasi soal keaslian ijazah Jokowi sendiri bermula dari dugaan bahwa ijazah Sarjana Teknik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang digunakan Jokowi selama ini adalah palsu.

Klaim tersebut muncul setelah beberapa pihak menemukan kejanggalan dalam dokumen, mulai dari perbedaan format ijazah era 1980-an, tanda tangan dosen yang diduga tidak sesuai, hingga tidak terdaftarnya nama Jokowi dalam data alumni terbuka UGM, setidaknya menurut kelompok yang menggugat.

Sumber: suara

Foto: Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat menjawab pertanyaan wartawan di depan Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (30/4/2025). [Dok. Antara/Fauzan]