SIKAT HABIS! KPK-Polri Masih Jadi Kaki Tangan Jokowi, Prabowo Andalkan Kejaksaan & TNI

SIKAT HABIS! KPK-Polri Masih Jadi Kaki Tangan Jokowi, Prabowo Andalkan Kejaksaan & TNI

- Prabowo Subianto Diminta Mengganti Kapolri Listyo Sigit Karena Masih Kendali Jokowi 

- Prabowo Andalkan Kejaksaan & TNI Gantikan Peran KPK yang Dianggap Masih Kendali Jokowi 

- Kejaksaan Lebih Percaya TNI Daripada Polri untuk Pengamanan Institusi 

KPK lumpuh total, parcok terkooptasi menjadi bagian dari masalah, tinggal Kejaksaan yang masih tersisa sedikit energi untuk bekerja menangani masalah kejahatan terorganisasi dan korupsi. 

Kejaksaan yang mencoba menggeliat dengan energi yang hanya sisa-sisa itu pun harus direcoki oleh parcok. Ingat kasus Jampidsus dikuntit anggota Densus 88. 

KPK sudah pada kondisi layak dibubarkan, toh hanya lembaga ad hoc, cuma boros-borosin APBN. 

Mempercayai parcok sama artinya membersihkan lantai dengan sapu kotor. Harapan terakhir tinggal kepada Kejaksaan. Siapa lagi?

Rilisan klasemen liga korupsi Indonesia satu dari sekian bukti yang menguatkan tesis bahwa kejahatan terorganisir dan korupsi berlangsung masif di era kekuasaan Jokowi. 

Dari itu pula OCCRP punya alasan cukup untuk menempatkan Presiden Ke-7 Indonesia itu sebagai runner up tokoh pemimpin kategori pelaku kejahatan terorganisasi dan korup. 

Prabowo benar-benar harus putar otak agar dapat mengurai warisan masalah super berat tinggalan Jokowi. 

Mengingat nyaris seluruh lembaga dan perangkat negara sudah di bawah kendali "senyawa oligarki politik dan pemburu rente". 

Prabowo dihadapkan pada dua pilihan: keberlanjutan Presiden sebagai kaki-tangan oligarki; atau Presiden yang benar-benar pemimpin bagi negara dan rakyat. 

Tingginya stadium kejahatan terorganisasi dan korupsi sudah tidak ada tawaran jalan tengah.

Jika Prabowo memilih keberlanjutan Presiden sebagai budak oligarki konsekuensi dan atau resikonya adalah bunuh diri massal. 

Krisis ekonomi, kejahatan terorganisasi, korupsi, turbulensi geopolitik global potensial menjungkalkan posisi Prabowo sekaligus stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. 

Sebaliknya ketika memilih untuk terjaga posisinya yang sekaligus menempatkan diri sebagai Presiden bagi negara dan rakyat, ia harus menempuh langkah-langkah radikal. Kanker stadium empat harus diselesaikan di meja operasi. 

Positive Thinking. Pengerahan 6000 personil TNI untuk menjaga kantor Kejaksaan seluruh Indonesia mungkinkah bagian dari atau awal langkah radikal meretas jaring laba-laba "crime organized and corruption" yang ditebar semasa kekuasaan Jokowi? Waallahu alam.

Salam akal waras.

(Ariadi)