Operasi Bahlil Lahadalia Lepas Dari Noda Nikel Raja Ampat

NARASIBARU.COM - Di depan Presiden Prabowo Subianto dan lima menteri lain, Hanif Faisol Nurofiq menunjukkan kerusakan lingkungan pulau-pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya, akibat penambangan nikel. 

Menteri Lingkungan Hidup ini mengurai satu per satu dampak tambang nikel di area konsesi lima perusahaan dalam rapat terbatas mendadak di rumah Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 9 Juni 2025.

Lima perusahaan nikel yang disebut Hanif adalah PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, dan PT Gag Nikel. 

Hanif menyebutkan empat perusahaan, kecuali Gag Nikel, menambang di kawasan Geopark Raja Ampat. 

Geopark adalah istilah yang merujuk pada kekayaan geologi sebuah wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi sehingga harus dilindungi.

Selain karena masuk kawasan geopark, menurut Hanif, area seluas 36.660 kilometer persegi itu seharusnya tidak ditambang secara terbuka karena berstatus kawasan lindung. 

Apalagi, dua tahun lalu, pemerintah menetapkan Raja Ampat sebagai kawasan strategis nasional konservasi. 

“Pulau kecil diacak-acak dan sepanjang pantainya terganggu,” kata Hanif menceritakan presentasinya di depan Prabowo kepada Tempo pada Rabu, 11 Juni 2025.

Dalam paparannya kepada Prabowo, Hanif menyebutkan kegiatan tambang PT Kawei Sejahtera Mining di Pulau Kawe telah merusak tanaman mangrove. 

Perusahaan itu juga tak memiliki pengelolaan air limbah yang mumpuni sehingga rentan mencemari lingkungan.

PT Mulia Raymond Perkasa juga tidak memiliki dokumen dan persetujuan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup sebelum menambang di Pulau Manyaifun dan Pulau Batang Pele. 

Yang lebih parah, PT Mulia Raymond tak memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan yang menjadi syarat penting sebelum menambang. 

Tim Kementerian Lingkungan Hidup yang turun ke Raja Ampat menemukan operasi Mulia Raymond sudah menebang pohon di konsesinya.

Adapun PT Anugerah Surya Pratama, menurut Hanif, tak memiliki sistem manajemen lingkungan hingga pengendalian pencemaran lingkungan untuk mencegah dampak penambangan nikel di Pulau Manuran.

Berbeda dengan empat perusahaan tersebut, Hanif mengatakan data lingkungan PT Gag Nikel cukup baik. 

Anak perusahaan badan usaha milik negara PT Aneka Tambang Tbk ini juga sudah mendapat izin lingkungan menambang. Lokasi tambangnya di Pulau Gag juga berada di luar kawasan taman bumi atau geopark.

Setelah Hanif selesai melakukan presentasi, giliran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membeberkan hasil kunjungannya ke Pulau Gag. 

Empat menteri lain—Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin—mendengarkannya dengan saksama.

Bahlil menampilkan video dukungan masyarakat atas keberadaan tambang nikel di pulau kecil seluas 6.040 hektare tersebut. 

Tapi Ketua Umum Partai Golkar itu tidak mengungkap unjuk rasa masyarakat Papua yang menentang tambang di Raja Ampat ketika ia berkunjung ke sana.

Dalam konferensi pers seusai rapat terbatas itu, Bahlil mengatakan kunjungan lapangannya ke Raja Ampat bertujuan menghasilkan data yang obyektif dan komprehensif. 

“Dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden yang memutuskan penanganan nikel Raja Ampat,” ujar Bahlil pada Selasa, 10 Juni 2025.

Sebelum rapat terbatas di Hambalang, Bahlil sudah menyampaikan hasil kunjungannya ke Pulau Gag kepada Presiden Prabowo. 

Tiba di Jakarta pada Sabtu malam, 7 Juni 2025, Bahlil menghadap Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Menurut dua politikus Partai Golkar yang mengetahui pertemuan itu, Bahlil mengusulkan kepada Prabowo agar menggelar rapat bersama kementerian lain untuk mendudukkan perbedaan informasi tentang tambang di Raja Ampat. 

Soalnya, di media sosial, warganet bertengkar soal kerusakan lingkungan akibat tambang nikel. Ada yang bilang penambangan nikel tak merusak pulau-pulau di sana.

Dalam pertemuan dengan Prabowo itu, Bahlil juga mengeluhkan sikap politikus anggota koalisi pendukung pemerintah yang menyerangnya soal penambangan nikel di Raja Ampat. 

Mendengar keluhan ini, Prabowo menegur Bahlil. Ketika dimintai konfirmasi soal keluhannya, Bahlil membantah jika Prabowo memarahinya. 

“Kamu, kok, kayak paling paham saja? Enggak, lah,” katanya.

Rapat terbatas di Hambalang yang berlangsung selama 70 menit itu menghasilkan dua keputusan. 

Pertama, pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham. 

Kedua, pengawasan ketat atas operasi penambangan PT Gag Nikel karena izinnya tak ikut dicabut. 

Alasannya, lokasi tambang berada di luar area geopark dan tidak merusak lingkungan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan dua keputusan itu dalam konferensi pers pada Selasa, 10 Juni 2025. Prasetyo mengatakan semua pihak harus waspada dalam menerima informasi. 

“Juga waspada mencari kebenaran obyektif di lapangan,” katanya.

Menurut seorang pejabat, konteks pernyataan Prasetyo adalah kekecewaan Prabowo di Hambalang atas temuan Greenpeace Indonesia tentang PT Gag Nikel yang berbeda dengan paparan Bahlil.

Dua pejabat pemerintah dan tiga politikus partai pendukung Prabowo bercerita, alasan sebenarnya izin nikel PT Gag tak dicabut adalah anak usaha PT Antam ini menghasilkan pendapatan yang menggiurkan. 

Dalam data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tertulis bahwa rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) PT Gag dapat mengeruk nikel sebanyak 3 juta ton basah setiap tahun.

Mengacu pada situs Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, harga nikel basah 1,6 persen dengan kadar air 30 persen adalah US$ 29,33 per ton pada awal Juni 2025. 

Artinya, pendapatan kotor PT Gag jika mengeruk nikel sesuai dengan RKAB sebesar US$ 87,99 juta atau sekitar Rp 1,43 triliun per tahun dengan kurs Rp 16.304 per dolar Amerika Serikat.

Keputusan Prabowo itu mengabaikan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Pasal 35 huruf k jelas melarang penambangan mineral di pulau kecil. Definisi pulau kecil adalah daratan yang luasnya kurang dari 2.000 meter persegi. Luas Pulau Gag hanya 77 kilometer persegi. 

"Penting menghentikan semua penambangan di pulau-pulau kecil untuk melindunginya," kata Arie Rompas, juru kampanye Greenpeace Indonesia.

Pelaksana Tugas Presiden Direktur PT Gag Nikel Arya Aditya mengatakan perusahaannya beroperasi sesuai dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan. 

Operasi perusahaan, menurut dia, juga diawasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

Ia mengklaim perseroan telah menjunjung prinsip keberlanjutan lingkungan dalam operasi penambangan. 

“Kami siap mematuhi seluruh mandat pemerintah, memperketat standar lingkungan, dan mendukung restorasi ekosistem laut,” ujar Arya melalui pesan tertulis pada Jumat, 13 Juni 2025.

Sumber: Tempo