Sandiaga Uno Heran WSBK Rugikan Sirkuit Mandalika Padahal Ikut Keluar Uang, Pengamat: KPK Mana...

NARASIBARU.COM -Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyoroti reaksi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang keheranan lantaran adanya kerugiaan Sirkuit Mandalika imbas gelaran MotoGP dan motor World Superbike (WSBK).

Hal tersebut ditanggapi Gigin Praginanto melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Gigin Praginanto justru mencari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"KPK mana KPK," ujar Gigin Praginanto dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi miliknya @giginpraginanto, Rabu (21/6).

Sementara itu, diketahui bahwa Sandiaga Uno heran sirkuit tersebut rugi padahal kementerian yang dipimpinnya ikut mengeluarkan uang untuk ajang tersebut.

"Terkait penyelenggaraan, itu business to business (b to b). Apabila penyelenggaraan itu dilakukan dengaan penuh profesionalisme dan perhitungan yang tepat... Karena di WSBK, MotoGP pada 2022 itu, kami pemerintah yang membayar. Kemenparekraf yang membayar saat itu," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (20/6).

Terpisah, diketahui Holding BUMN pariwisata InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang menanggung utang Rp4,6 triliun dari proyek Sirkuit Mandalika.

Direktur Utama (Dirut) InJourney, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa utang tersebut terbagi dalam dua term pembayaran yaitu jangka pendek (short term) dan jangka panjang (long term) dengan masing-masing nilainya yaitu Rp1,2 triliun dan 3,4 triliun.

Saat RDP dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6/2023), Dony mengatakan dirinya kesulitan untuk membayar utang jangka pendek.

"Terus terang, saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term ini, diantaranya untuk bayar pembangunan Grand Stand, VIP Vilage, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event," ujar Dony.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diketahui Komisi VI DPR RI menyetujui pengajuan PMN senilai Rp1,19 triliun yang diajukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Sumber: suara