NARASIBARU.COM -Desakan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencuat ke ruang publik usai adanya informasi mengenai tunjangan rumah kedewanan senilai Rp50 juta bagi setiap anggota parlemen untuk menyewa tempat tinggal.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai isu tersebut menjadi sorotan publik lantaran kontras dengan kondisi rakyat yang masih menghadapi kesulitan mencari pekerjaan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), serta tekanan ekonomi lainnya.
“Inilah yang menjadi pemantik sehingga menjadi sorotan publik," kata Adi seperti dikutip redaksi melalui kanal YouTube miliknya di Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025.
Artikel Terkait
Analisis APBN 2025: Penerimaan Turun, Belanja & Utang Naik, Defisit Nyaris 3%
PDIP Terbitkan Surat Edaran Larangan Korupsi: Isi & Instruksi Megawati
Respons PDIP Soal Ambisi PSI Kuasai Jawa Tengah di Pemilu 2029: Analisis & Target Kaesang
Megawati Institute Resmi Beroperasi: Think Tank Pancasila Diresmikan di Rakernas PDIP ke-53