“Apalagi kalau ide-ide mentah tersebut berbau politis. Tugas Komut itu adalah terkait pengawasan perusahaan bukan pelaksanaan aksi korporasi. Ahok sudah salah kaprah melampaui kewenangannya,” tukas Mulyanto.
Mulyanto sendiri menilai, kemampuan investasi Pertamina yang masih terbatas sebaiknya diarahkan langsung pada proyek-proyek strategis migas yang masih membelit misalnya soal audit komprehensif kilang-kilang migas yang sudah tua dan dekat dengan pemukiman warga sehingga tidak terulang kasus kebakaran kilang seperti di Plumpang maupun Dumai, serta daerah-daerah lainnya. Termasuk pembelian share partisipasi dari Shell yang hengkang dari Blok Migas Masela.
Juga yang tidak kalah strategisnya, menurut Mulyanto, adalah agar Pertamina melakukan hilirisasi migas untuk mengembangkan produk-produk petrokimia di era senjakala industri migas sekarang ini.
Hilirisasi produk migas ini sangat penting dan strategis di tengah ketergantungan Indonesia kepada pihak luar untuk bahan baku industri baik untuk obat, tekstil, sepatu, dan lainnya.
“Jadi tidak pas kalau Pertamina berinvestasi di luar kompetensinya secara jor-joran, sekedar terpaksa mengikuti angin politik sesaat. Ini tidak sehat dan cenderung bermasalah,” kata Mulyanto.
Mulyanto menambahkan, pemerintah juga jangan mempolitisasi Pertamina untuk berinvestasi di IKN di luar core bisnis mereka.
“Kita tidak ingin BUMN yang sudah sehat ini nanti malah jadi amburadul,” pungkasnya.
Sumber: suara
Artikel Terkait
Gus Yahya Tantang Rais Aam Makzulkan Dirinya di Muktamar PBNU
Roy Suryo Bersumpah: Demi Allah Lembar Pengesahan Skripsi Jokowi Tidak Ada
Prabowo Perintahkan Audit Empat RS Papua Usai Tragedi Ibu Hamil
Ahmad Ali Terang Benderang Lecehkan Megawati