Presiden Jokowi Akan “Bisikkan” Capres Rekomendasi Musra ke Parpol, Demokrat: Sesuatu yang Tidak Sehat

NARASIBARU.COM  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyimpan rapat-rapat rekomendasi musyawarah rakyat (Musra) Indonesia terkait calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres).

 Presiden Jokowi mengaku mengaku tidak ingin tergesa-gesa mengungkap tokoh mana yang akan didukungnya. "Nama yang diserahkan kepada saya tadi, kan, masih terisolasi. 

Belum saya buka," tegas Jokowi saat hadiri Musra di Istora Senayan pada Minggu (15/5/2023). "Tadi, yang di dalam amplopnya masih terisolasi," tambahnya. Presiden Jokowi mengaku bahwa jika berbicara sekarang tak ada gunanya.

 Namun, ia mengakui telah mengetahui kandidat-kandidat tokoh yang direkomendasikan Musra. "Kalau ngomong sekarang untuk apa? Partai-partai juga koalisinya belum selesai. Itu yang namanya strategi, ya," kata Jokowi. 

Menurutnya, tokoh yang direkomendasikan belum akan diumumkan secara resmi. "Saya ingin resmi yang ini disampaikan resmi, belum saya buka," jelasnya. Presiden Jokowi lantas berjanji akan segera bertemu pimpinan-pimpinan partai politik (Parpol) di Indonesia, guna meneruskan rekomendasi Musra. 

Hal ini dikatakan Presiden Jokowi bahwa keputusan capres dan cawapres ialah mutlak kewenangan partai politik (Parpol). "Jadi, itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai," ujar Presiden Jokowi. 

Presiden Jokowi mengatakan jika sudah dilakukan, ia akan memberikan informasi itu kepada para relawan Musra. "Nanti pada saatnya pada waktu yang tepat, saudara semua akan saya bisiki satu per satu. Entah berapa juta, saya bisiki satu-satu," tukasnya.  

Tanggapan Demokrat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran apabila seorang Presiden membisikkan nama-nama Capres-Cawapres 2024 ke partai politik (parpol). Dia menilai bahwa sikap seorang pemimpin negeri yang akan berat sebelah kepada beberapa pihak akan menimbulkan ketidakadilan dalam kontestasi Pilpres. 

"Silahkan kalau beliau (Jokowi) punya pilihan-pilihan, tetapi mohon kita semua mengawal demokrasi ini menjadi ruang buat semua," tegas AHY di kantor KPU RI, Minggu (14/5/2023). "Jangan sampai ada yang didukung, ada yang diendorse, tapi ada juga yang enggak boleh maju, enggak boleh berlayar, enggak boleh bersatu," sambungnya. 

Menurut AHY, apa yang dilakukan oleh Jokowi adalah tidak sehat bagi kesatuan bangsa Indonesia. 

Selain itu juga akan memundurkan nilai-nilai demokrasi. "Ini sesuatu yang tidak sehat, dan tentunya demokrasi kita akan mundur ke belakang," tegas Putra Presiden RI ke-6 itu. "Jangan semuanya seolah-olah menjadi urusan pemilu. 

Jangan seolah-olah menjadi urusan capres-cawapres. Nanti direduksi akhirnya masyarakat kita yang menjadi korbannya. Tidak dipenuhi aspirasinya," tambahnya.