NARASIBARU.COM -Buntut adanya penggusuran paksa terhadap kelompok masyarakat adat Kampung Melayu Tua, kondisi Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau memanas.
Kongres Pemuda Indonesia (KPI) menyayangkan sikap pemerintah yang tidak bisa menyelesaikan kasus pengosongan lahan tersebut secara humanis dengan masyarakat, sehingga berujung terjadinya kericuhan dengan aparat keamanan.
Presiden KPI Pitra Romadoni Nasution mengatakan, semestinya pemerintah dan BP Batam melakukan komunikasi yang intensif dengan warga dan mendengarkan berbagai aspek aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah.
"KPI menilai tindakan represif yang terjadi di Pulau Rempang adalah bentuk arogansi pemerintah yang ingin menunjukkan kekuatannya kepada masyarakat, sehingga mendapat perlawanan dari warga yang mempertahankan haknya," kata Pitra dalam keterangannya, Sabtu (9/9).
Pitra berpendapat, peristiwa kerusuhan tersebut adalah bentuk buruknya komunikasi pemerintah dengan masyarakat karena kurang mendengarkan aspirasi dari masyarakat.
Artikel Terkait
Gus Yahya Tantang Rais Aam Makzulkan Dirinya di Muktamar PBNU
Roy Suryo Bersumpah: Demi Allah Lembar Pengesahan Skripsi Jokowi Tidak Ada
Prabowo Perintahkan Audit Empat RS Papua Usai Tragedi Ibu Hamil
Ahmad Ali Terang Benderang Lecehkan Megawati