"Dugaan saya, kegagalan kebijakan yang nyata juga bisa tersedia saat ini (di Indonesia). Bisa termasuk salah satu alasan (pemakzulan)," lanjut Eep.
Faktor ketiga, adalah resistensi parlemen yang melembaga kuat hingga meluas dan tersokong oleh resistensi oposisi, termasuk dari gerakan sosial di luar parlemen. Kondisi ini tidak bisa dikontrol seorang presiden.
Sebagai contoh, hubungan Presiden Jokowi dengan partai politik pendukung di parlemen bisa saja memicu faktor ketiga untuk pemakzulan jika hubungannya memburuk.
"Bagaimana kalau Bu Megawati dan PDIP punya ketidakpuasan dan kemarahan yang masih terpendam (terhadap presiden), juga dengan teman PPP sebagai koalisi? Sementara koalisi perubahan jelas di luar Jokowi sekalipun ada Nasdem dan PKB," urai Eep.
Faktor keempat yang bisa memicu pemakzulan adalah meluasnya keresahan publik. Eep mengamini, saat ini masih ada pihak-pihak yang menganggap keresahan publik belum terlihat meluas.
"(Tapi) jangan lupa, sebetulnya kemarahan banyak terpendam. Ada silent majority yang seringkali kita lupakan. Di dalam beberapa kasus bisa menjadi perubahan yang sangat dahsyat," tegas Eep.
"Empat faktor ini, bukan tidak mungkin tersedia saat ini (di Indonesia)," tutup Eep.
Sumber: rmol.
Artikel Terkait
Soal Projo Merapat ke Gerindra, Pengamat Sebut Strategi Penyusupan Jokowi
Budi Arie Sama Saja Bunuh Diri Masuk Gerindra
Momen Prabowo Tanya Budi Arie, PSI atau Gerindra Kau?
Jika Nekat Jadikan Gibran Cawapres 2029, Prof Ikrar Yakin Prabowo Pasti Keok, Ini Alasannya