Ironi PDIP: Partai Penguasa, Merasa Ditekan Penguasa

Kedua pasangan capres-cawapres berkompetisi merebut suksesi namun nampaknya satu jalan dalam urusan mencegah praktik kesewenangan. Apakah perwakilan kedua kubu di kabinet sudah tumpul memastikan Pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil, Hasto menilai tak salah untuk menyuarakannya.

"Kita juga ada yang ketika menghadapi tekanan-tekanan itu kemudian menampilkan suatu upaya untuk mengoreksi. Itu tidak akan terjadi kalau tidak ada suatu manipulasi yang telanjang, dan ini di suara oleh kelompok-kelompok pro demokrasi melalui MK. Ketika segala sesuatunya itu diatur dengan baik, maka tidak akan muncul sikap-sikap seperti itu. Maka kita meminta semua untuk taat dengan hukum," ujar Hasto.

Kekhawatiran terjadinya kecurangan juga disuarakan kubu pendukung Prabowo-Gibran, yang dipersepsikan didorong Presiden Jokowi untuk menang, berkaca dari putusan MK yang problematik, dan kontroversial.

Bedanya, kubu Prabowo-Gibran merasa mampu menang satu putaran kalau tidak dicurangi. Secara komposisi, dukungan terhadap pasangan nomor urut 2 lebih kuat karena didukung Gerindra, Golkar, PAN, PBB dan partai lainnya.

Hasto menilai, PDIP partai yang taat hukum. Secara historis dirinya merujuk pada kasus kudatuli, penyerangan kantor PDI oleh aparat. Reaksi partai menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan.

Sekjen dua periode PDIP juga menilai, Indonesia turut mengalami tekanan dari luar negeri mengeritisi praktik berdemokrasi yang terjadi sekarang ini. Kalau mereka berada dalam kekuasaan mendiamkan situasi, malah menambah celaka.

"Maka masih ada waktu untuk melakukan koreksi itu agar berbagai upaya-upaya, tekanan tidak terjadi dan ketika tekanan itu makin masif, yang terjadi adalah suatu counter action berupa gerakan rakyat," ujarnya.

Sumber: akurat