NARASIBARU.COM - Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan adanya manipulasi hasil survei. Hal tersebut merujuk dengan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).
“Itu kan hasil manipulasi juga, jadi teorinya semakin barang itu nggak laku, iklannya semakin tinggi,” ujar Rocky Gerung ketika menjadi pembicara di akademisi Unhas, salah satu warkop di Makassar, Senin (22/5/2023).
Forum ini adalah rangkaian dari Pendidikan politik yang digelar oleh Relawan pendukung Anies Baswedan, yaitu Kuning, Ijo, Biru (KIB) yang menyasar kampus-kampus.
Menurutnya, sama halnya dengan hasil survey kepuasan kinerja Presiden, survey elektabilitas Ganjar juga dimanipulasi.
Ia menilai lembaga survey di Indonesia kini telah disusupi dengan kepentingan politik.
“Jadi LSI yang dibuat oleh Bank Dunia berkembang, berpindah pecah belah menjadi lembaga-lembaga seperti yang sekarang metodenya sama cara berpikirnya, sama pola rampoknya, sama korespondennya, sama respondennya, sama kuesionernya, jadi di antara mereka saling menitip kuesioner aja itu yang terjadi,” katanya.
Sedangkan, Penggagas Kolaborasi Jakarta Andi Sinulingga mengatakan lembaga survey ini untuk membentuk opini bukan menggali.
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Prof Henri Balik Badan Kritik Jokowi: Anaknya Belum Siap, Direkayasa Dipaksakan jadi Wapres
Saut Situmorang: Luhut jadi Dewa Penyelesaian Kebusukan Whoosh
Ekonom Deteksi Rencana Jahat di Proyek Whoosh Bengkak 1,2 Miliar USD
Prabowo Tegaskan Whoosh Tidak Bermasalah, Negara Sanggup Bayar