"Kalaupun ada program mendesak (pemerintahan Prabowo) seperti makan siang dan susu gratis yang harus direalisasikan sebagai janji kampanye, program tersebut bisa dijalankan melalui Ditjen Kementerian terkait," tuturnya.
Lebih dari itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang itu memandang, penambahan kementerian malah bakal memberikan efek domino bagi jalannya pemerintahan yang akan terbentuk nanti.
"Penambahan struktur kementerian baru, justru berpotensi menambah beban anggaran dan menjadikan birokrasi tidak efektif," ucap Yusak menutup
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Reaksi Jokowi Usai Tahu Logo Wajahnya Dibuang Ormas Projo
Soal Projo Merapat ke Gerindra, Pengamat Sebut Strategi Penyusupan Jokowi
Budi Arie Sama Saja Bunuh Diri Masuk Gerindra
Momen Prabowo Tanya Budi Arie, PSI atau Gerindra Kau?