NARASIBARU.COM -Dalam revisi peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib disebutkan DPR bisa mencopot pejabat negara. Aturan baru tersebut, menuai polemik di tengah masyarakat dan disebut sebagai senjata untuk menekan lembaga tertentu.
Menanggapi hal itu, Wasekjen PDIP Adian Napitupulu menegaskan bahwa jika ada masyarakat yang kurang berkenan dengan aturan tersebut, ia mempersilakan agar mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diuji.
"Ya bisa dibawa ke MK kalau gak setuju. Gampang saja kok ada mekanismenya. Kalau tidak setuju, kan ada mekanisme tidak setuju. Kita tuh sekarang punya mekanisme, elo tidak setuju, ketika bertentangan sama UU ya elo JR (Judicial Review), ketika bertentangan sama konstitusi, ya elo bawa ke MK,” tegas Adian di Gedung Nusantara, Komplek DPR, Senayan, Kamis, 6 Februari 2025.
Menurutnya, semua masyarakat bisa mengikuti uji yudisial tentang peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi.
Artikel Terkait
Desakan Copot Dahnil Anzar: Aktivis Muhammadiyah Protes Ucapan Kasar ke Anwar Abbas
PBNU Kecam Dahnil Anzar: Pernyataan ke Anwar Abbas Dinilai Tak Beradab, Ini Kata Katib Syuriyah
Viral! Anies Baswedan Santai Ajak Foto Bareng Intel di Karanganyar, Responsnya Disoroti
Prabowo Ultimatum Koruptor: Jangan Nantang Gue Lo di Rakornas 2026