NARASIBARU.COM - Setelah lengser dari jabatannya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi kini menghadapi kemarahan rakyat yang ingin menyeretnya ke jalur hukum.
Pengamat politik Andi Yusran menilai, gerakan adili Jokowi yang sekarang muncul merupakan ekspresi kekecewaan publik terhadap tata kelola pemerintahan di era kepemimpinannya.
"Inilah saatnya Jokowi dimintai pertanggungjawabannya, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan saat Jokowi masih berkuasa," kata Andi kepada RMOL, Senin 10 Februari 2025.
Saat masih berkuasa, kritik terhadap Jokowi kerap terbentur oleh tembok kekuasaan. Namun, setelah Jokowi tak lagi menduduki kursi presiden, suara-suara yang dahulu tertahan kini membuncah menjadi gelombang tuntutan.
"Luka ketidakadilan yang dirasakan publik kepada Jokowi semasa berkuasa, kini menggema menjadi gerakan tuntutan adili Jokowi," tegas Andi Yusran.
Kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik, dugaan penyalahgunaan kekuasaan, serta berbagai kontroversi politik di bawah pemerintahannya, kini menjadi bahan utama tuntutan hukum dan moral terhadap mantan Wali Kota Solo tersebut.
Akankah tuntutan ini berujung pada langkah hukum nyata? Ataukah ini hanya akan menjadi riak yang mereda seiring waktu?
Andi meyakini Gerakan adili Jokowi akan menjadi gelombang dalam menandai babak baru perjalanan politik Indonesia pasca Jokowi.
Sumber: rmol
Artikel Terkait
Sahroni CS Tetap Jadi Anggota DPR, Ini Putusan Lengkap MKD
Transaksi Janggal Rp349 Triliun di Kemenkeu, Mahfud Tuding Sri Mulyani Lindungi Anak Buah: Takut Kasusnya Terbuka ke Publik
MKD DPR Nyatakan Perkara 5 Anggota DPR Dianggap Tidak Ada
Prabowo Ambil Alih Tanggung Jawab Whoosh? Tunggu Dulu! Puan Mau Bongkar-bongkaran soal Keputusan di Era Jokowi