NARASIBARU.COM - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan bahwa presiden atau menteri di kabinet menitip nama capres-cawapres untuk Pilpres 2024.
"Kalau mengerti demokrasi, ini bisa dianggap intervensi bahkan intimidasi dalam bentuk halis. Karena bukan ranahnya pemerintah memikirkan siapa capres dan cawapres selanjutnya," ujar Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/5/2023).
Menurutnya, tugas pemerintah menjalankan kebijakan dan program yang bermanfaat untuk rakyat karena masih banyak janji kampanye yang belum tuntas dalam waktu yang tinggal 1,5 tahun ini.
"Masih banyak rakyat yang tenggelam dalam kemiskinan, karena sulit mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup akibat harga sembako terus melonjak. Pemerintah fokus saja dengan kerja-kerja utamanya mengurus rakyat yang sedang kesusahan," lanjut Herzaky.
Ia juga berharap ada keberlanjutan pembangunan dan meminta pemerintah untuk merancang cetak biru pembangunan.
"Baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang seperti era Pak SBY. Menyiapkan fondasi pembangunan buat era selanjutnya. Bukan malah sibuk dorong koalisi A atau koalisi B, dorong capres A atau B, cawapres C atau D," ujarnya.
Herzaky menilai pemerintah harus memastikan Pileg dan Pilpres 2024 berjalan dengan demokratis, jujur, adil, tanpa intervensi, tanpa intimidasi, dan tanpa kecurangan.
Artikel Terkait
Rocky Gerung: Jokowi Tak Bisa Tenang Sebelum Kasus Ijazah & Hukum Keluarga Terbukti
Eggi Sudjana Sebut Roy Suryo Belagu Soal Kasus Ijazah Jokowi: Analisis & Daftar Tersangka Terbaru
Kontroversi Ijazah Jokowi: Rektor UGM Sebut 2 Tanggal Lulus Berbeda, Mana yang Benar?
Reshuffle Kabinet Prabowo: Strategi Lepas dari Geng Solo dan Bayang-Bayang Jokowi?