Janji Kampanye Belum Tuntas, Demokrat Minta Jokowi Fokus Kerja Bukan Cawe-cawe Pilpres

"Bukan malah sejak awal mau geser-geser pemilu, perpanjang masa jabatan, dan sekarang sibuk mau atur-atur siapa calon pemimpin selanjutnya," tegasnya.

Menurut Herzaky, wajar saja jika demokrasi Indonesia kualitasnya semakin menurun pada era Presiden Jokowi ini.

"Karena pemimpin-pemimpinnya di kabinet tidak bisa membedakan, mana praktik-praktik demokrasi dan mana praktik-praktik monarki atau kerajaan," jelasnya.

Herzaky mengatakan jika pemerintahan Indonesia berbentuk kerajaan, baru wajar jika rezim selanutnya menyiapkan nama pengganti.

"Namun, negara kita ini negara demokrasi. Tahu diri dan tahu malulah. Jangan menganggap kalau pemerintahan ini berakhir, Indonesia tidak akan bisa maju. Seakan-akan ini era paling hebat. Padahal, jauh sekali dibandingkan era Pak SBY," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia membadingkan penurunan angka kemiskinan rezim saat ini dengan era pemerintahan SBY.

"Di era Pak SBY, kemiskinan turun drastis dari 36 juta ke 27 jutaan. Sekarang, Sudah delapan tahunan, tetapi masih seputaran 26-28 juta. Mandek. Turunnya sedikit sekali, bahkan sebelum pandemi sudah mandek juga," lanjutnya.

Herzaky mengklaim PDB per kapita hanya naik sebesar USD 1.307,28 atau 37,6 persen pada pemerintahan Jokowi. Sementara itu, pada era SBY, PDB per kapita naik US$ 2.418,81 atau 193,6 persen.

"Ikutilah jejak kenegarawanan Bapak SBY, Ibu Mega, dan Pak Habibie yang berhasil mengawal pemilu demokratis di eranya masing-masing," pungkasnya.

Sumber: suara