Menjawab Teka-Teki Pertemuan Presiden Prabowo Dengan Purnawirawan TNI AD di Tengah Isu Pemakzulan Gibran

NARASIBARU.COM - Setelah sempat menimbulkan spekulasi dan tanda tanya, Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) akhirnya memberikan klarifikasi terkait agenda pertemuan mereka dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung pada 30 April 2025 lalu di Istana Negara.

Pertemuan tersebut menjadi sorotan publik lantaran berlangsung di tengah memanasnya isu desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Desakan itu datang dari ratusan purnawirawan jenderal dan perwira menengah dari tiga matra TNI, yakni Angkatan Darat, Laut, dan Udara, serta Polri.

Petisi tersebut bahkan didukung oleh mantan Panglima ABRI sekaligus mantan Wakil Presiden RI, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, yang dihormati sebagai tokoh senior di kalangan militer.

Spekulasi semakin menguat setelah Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, putra dari Tri Sutrisno, dicopot dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada 29 April 2025.

Namun sehari kemudian, pencopotan itu dianulir, dan Letjen Kunto tetap menjabat sebagai Pangkogabwilhan.

Menanggapi polemik yang berkembang, Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum PPAD, Mayjen TNI (Purn) Komarudin Simanjuntak, pada 4 Mei 2025 menyatakan bahwa pertemuan dengan Presiden Prabowo semata-mata bertujuan melaporkan dan membahas rencana acara halal bihalal nasional para purnawirawan TNI-Polri yang berencana mengundang Presiden.

“Pertemuan kami murni membahas rencana halal bihalal. Tidak ada agenda lain,” ujar Komarudin dalam keterangan resminya.

Meski demikian, sejumlah pihak mempertanyakan alasan pertemuan tersebut berlangsung langsung dengan Presiden, padahal urusan semacam itu biasanya cukup dikoordinasikan melalui Kementerian Sekretariat Negara atau Sekretariat Presiden.

Pertemuan tertutup itu didampingi oleh Kepala Staf Presiden Letjen TNI (Purn) A.M. Putranto, yang sebelumnya juga menyatakan bahwa pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi pasca-Idulfitri.

Namun, di tengah dinamika politik yang sensitif, wajar bila publik mencurigai ada pembicaraan lain yang tidak diungkap ke publik.

Apalagi diketahui, surat permohonan audiensi dari kelompok purnawirawan yang dimotori Tri Sutrisno telah diajukan sejak 11 Februari 2025, namun belum direspons Presiden, sementara PPAD justru diterima terlebih dahulu.

Situasi ini kian mempertegas fragmentasi di tubuh purnawirawan TNI-Polri.

Sebagai catatan, pada 2 Mei 2025, sejumlah organisasi purnawirawan PPAD, PPAL (Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Laut), PPAU (Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Udara), PP Polri, Pepabri (Persatuan Purnawirawan ABRI), LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia), dan PERIP (Perhimpunan Istri Purnawirawan TNI-Polri) - mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan bahwa wadah resmi purnawirawan adalah organisasi-organisasi tersebut.

Pernyataan bersama ini dipandang sebagai bentuk penegasan bahwa petisi pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran yang dimotori Tri Sutrisno tidak mewakili suara keseluruhan purnawirawan.

Sejumlah tokoh yang hadir dalam deklarasi itu di antaranya Jenderal (Purn) Wiranto, yang kini menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Polkam, dan Letjen (Purn) Agum Gumelar.

Meski PPAD menegaskan bahwa pertemuan mereka hanya membahas halal bihalal, rentetan peristiwa dan konstelasi politik yang menyertainya membuat publik sulit untuk tidak berspekulasi ada agenda politik lain yang dibicarakan.

👇👇

Sumber: PorosJakarta