Said Didu sebut PT Gag Nikel Harus Dievaluasi, Minta Prabowo Audit Semua Kasus Pelanggaran Tambang

Kasus Tambang Raja Ampat Jadi Pintu Prabowo Lakukan Audit

Said Didu menuturkan, polemik tambang di Raja Ampat ini bisa Prabowo jadikan momentum untuk melakukan audit dan evaluasi kegiatan tambang di Indonesia.

Termasuk melakukan audit pada smelter atau fasilitas industri yang digunakan untuk memproses bijih mineral atau hasil tambang menjadi logam murni atau paduan logam.

"Kasus Raja Ampat ini membuka pintu kepada Pak Prabowo bahwa memang harus dilakukan audit."

"Termasuk smelter di mana-mana harus dievaluasi semua harus dievaluasi semua," pungkas Said Didu.

Pemerintah Diminta Usut Biang Pemberi Izin Tambang di Raja Ampat

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) yang merupakan Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, meminta pemerintah mengusut siapa biang pemberi Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya yang kini telah dicabut.

Samuel mendukung langkah pemerintah mencabut IUP terhadap empat dari lima perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat itu.

Karena menurut Samuel, keputusan tersebut, merupakan langkah positif untuk menyelamatkan kawasan konservasi yang menjadi salah satu keajaiban alam dunia.

"Saya mendukung keputusan pencabutan izin di Raja Ampat, saya sangat mendukung. Karena ini berkaitan dengan keindahan alam yang diciptakan Tuhan, kekayaan alam yang bukan buatan seperti di negara lain, tetapi kekayaan alamiah yang sudah ada," ujar Samuel dalam keterangannya, dikutip dari laman DPR, Jumat (13/6/2025).

Samuel menegaskan pencabutan izin tidak boleh berhenti sebatas penghentian aktivitas tambang semata.

Namun, pemerintah harus menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terbitnya izin-izin tambang di kawasan konservasi tersebut.

"Kita tidak bisa sekadar bilang, ‘oke, diberhentikan, terima kasih, goodbye’. Kita harus menelusuri siapa biangnya yang memberikan izin."

"Tidak mungkin perusahaan bisa melakukan kegiatan tanpa memegang dasar hukum yang kuat. Ini akhirnya menyentuh ranah hukum," tegasnya

Sumber: Tribunnews