RPJMD 2025-2030 Pemprov Jawa Barat Usung Pemerataan Enam Prioritas Pembangunan

Isu selanjutnya yakni pada 2025 UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Daerah mulai diterapkan. Menurut Taufiq ini akan mempengaruhi skema pendanaan provinsi maupun kabupaten dan kota di Jabar.

“Kemudian 2025 ada langkah lanjut Pemilu 2024 termasuk pilkada, nanti ada pemerintahan baik di Pusat, provinsi, kabupaten/kota hasil pemilu/pilkada,” kata Taufiq.

“Kemudian di tahun 2025 diperkirakan ekonomi Jabar akan tumbuh secara berkualitas dan ini juga akan dipengaruhi kondisi nasional maupun global,” tambahnya.

Maka, tantangan perekonomian harus dijawab sebaik mungkin. Seperti halnya menjaga stabilitas perekonomian, menjaga inflasi di kisaran 2-3 persen.

“Alhamdulillah tahun 2023 kita bisa mengendalikan (inflasi) di angka 2,48 persen,” katanya.

Lalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di rentang 5 -6 persen, dan juga bagaimana membangun digitalisasi ekonomi dan industri yang berbasis teknologi.

Tidak boleh ketinggalan, pembangunan konektivitas juga perlu terus didorong. Di samping stabilitas pangan yang perlu dijaga secara berkelanjutan.

Sejalan itu perlu juga dijamin pembangunan yang berwawasan lingkungan. Maka diperlukan pula tenaga kerja terampil untuk mengisi berbagai kegiatan ekonomi yang ada.

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: indonesiadaily.co.id