Bank Indonesia: Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Secara Non Tunai di Bali Tumbuh Signifikan

NARASIBARU.COM- Bank Indonesia mencatat dari sisi pendapatan, pembayaran pajak daerah dan retribusi dari masyarakat di Bali secara non tunai menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

"Per Desember 2023 tercatat 97% pembayaran telah dilakukan secara non tunai," tutur Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja dalam keterangan tertulisnya 19 Desember 2023.

Sebelumnya, pada High Level Meeting 18 Desember menyepakati beberapa hal sebagai berikut. Pembuatan kebijakan yang secara konsisten untuk mendorong Pemanfaatan Kanal Pembayaran Digital Pada Pembayaran Pajak dan Retribusi. Kebijakan tersebut harus diimplementasikan dalam bentuk peraturan
daerah.

Baca Juga: OJK Sabet Penghargaan Predikat Badan Publik Informatif Terbaik 2023

Kemudian, optimalisasi Infrastruktur Digital termasuk optimalisasi pemanfaatan KKI BPD Bali yang sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia.

"Setiap Pemda di Bali harus memaksimalkan penggunaan KKI BPD Bali baik melalui kanal QRIS ataupun Kartu Kredit Fisik," imbuh Erwin Soeriadimadja.

Sementara itu, tiga award atau Penghargaan TP2DD diborong Bali sebagai juara III TP2DD Provinsi Terbaik wilayah Jawa-Bali, Kota Denpasar sebagai Juara II TP2DD Kota Terbaik wilayah Jawa-Bali dan Kabupaten Buleleng sebagai Juara II TP2DD Kabupaten Terbaik wilayah Jawa-Bali.

Baca Juga: Syrco BASÈ Ubud Hadirkan Menu Istimewa Chef Syrco Bakker, Rayakan Momen Libur Akhir Tahun

Dengan tiga penghargaan TP2DD semakin meneruskan komitmen untuk terus mendigitalisasikan sektor belanja daerah, dengan mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) melalui Kartu Kredit Indonesia (KKI) dari BPD Bali.

Hal itu terungkap saat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Bali telah melaksanakan High Level Meeting (HLM) pada 18 Desember 2023.

HLM dipimpin Penjabat Gubernur Bali, dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Bali, Bupati/Wali Kota se-Bali atau yang
mewakili, Direktur Utama BPD Bali, Kepala Bapenda/BPKAD se-Bali serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.