Benny menekankan, agar kekuasaan tidak menjelma menjadi alat penyalahgunaan, maka harus ada pembatasan dan pengawasan yang ketat dari hukum.
“Bukan sebaliknya hukum malah diawasi dan diperalat kekuasaan,” tegasnya.
Menurut Anggota Komisi III DPR RI itu pengawasan hukum yang kuat menjadi kunci agar demokrasi tetap berjalan pada relnya, sekaligus mencegah lahirnya penyalahgunaan wewenang yang merugikan rakyat.
Pernyataan Benny ini menyusul terjaringnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sosok yang akrab disapa Noel itu diduga terlibat pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diapresiasi banyak pihak.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Sidang Korupsi Chromebook Rp2,1 Triliun: Eksepsi Nadiem Makarim Ditolak, Lanjut ke Pembuktian
Influencer Kripto Timothy Ronald Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Diduga Rugikan Korban Miliaran Rupiah
KPK Ungkap Travel Haji Ragu Kembalikan Uang Korupsi Kuota, Baru Rp100 Miliar Disetor
Rizki Abdul Rahman Wahid, Pelapor Pandji: Jejak Politik, Kaitan Gibran, dan Relasi PMII