NARASIBARU.COM - Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo merasa sedih marwah KPK yang sebelumnya dipimpinnya kini terpuruk lantaran munculnya kasus tindak pidana korupsi di pimpinan KPK.
Agus menjelaskan permasalahan KPK saat ini tidak terlepas dari proses seleksi calon pimpinan (Capim) KPK.
Sedari awal para pegiat antikorupsi sudah memprotes masuknya nama Firli Bahuri sebagai Capim KPK, namun protes tersebut tidak mendapat respons.
Tak hanya pegiat antikorupsi, KPK melalui Deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat pernah mengirim surat ke panitia seleksi Capim KPK dan siap membeberkan bukti kecacatan Firli.
Bahkan Agus mengaku pernah mengirimkan surat terbuka ke Presiden Joko Widodo yang berisi protes masuknya Firli menjadi Capim KPK.
"Kami dulu di KPK termasuk orang yang tidak menyetujui Pak Firli ini menjadi komisioner," ujar Agus di program Rosi KOMPAS TV, Kamis (30/11/2023) malam.
Agus menambahkan jika Presiden Jokowi mendengar aspirasi dari masyarakat dan merespons surat yang dikirimnya, kemungkinan besar KPK tidak terseret dalam permasalahan yang terjadi saat ini.
"Saya sebetulnya ingin mengatakan bahwa sebetulnya kasus pak Firli ini bermula dari, kalau saya boleh menyalahkan ya pak Jokowi. Karena tune of the top keliatannya di periode kedua Pak Jokowi itu menurun untuk pemberantasan korupsi," ujar Agus.
Di sisi lain Agus menilai periode kedua Presiden Jokowi komitmen pemberantasan korupsi mulai menurun. Di periode ini jugalah muncul revisi UU KPK yang tidak diinginkan para insan KPK.
Menurut Agus sejatinya bukan UU KPK yang direvisi, melainkan UU Tindak Pidana Korupsi.
Sebab dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang belum memenuhi United Nations Convention against Corruption atau kovensi PBB menentang korupsi.
"Kalau itu yang dilakukan tidak mengutik-ngutik UU KPK itu akan antikorupsi di Indonesia relatif akan lebih baik," ujar Agus.
Sumber: kompastv
Artikel Terkait
Siap Lawan Balik! PDIP Bawa Bukti Rekaman Tudingan Judi Online, Seret Nama Budi Arie Pemeriksaan Polisi
Pakar HTN Zainal Arifin Mochtar: Syarat Pemakzulan Gibran Terpenuhi Secara Hukum!
Menpora Dito Lolos Dari Kasus BTS? Kejagung Jangan Jadi Pengecut Berhadapan Dengan Kader Partai Penguasa!
Tannos Bisa Buka Kotak Pandora Dugaan Aliran Duit Korupsi E-KTP, Termasuk ke Elite PDIP