Sebab, dalam berdemokrasi, masyarakat memiliki hak menentukan calon pemimpin bangsa yang sesuai dengan hati nurani.
"Saya ingin sampaikan bahwa jadilah pemilih yang cerdas, dengan memilih yang terbaik sesuai dengan harapan dan keinginan warga bangsa," jelasnya.
Menurut Budi Arie Setiadi, Kementerian Kominfo memiliki tugas menjaga ruang digital dari sebaran informasi hoaks, disinformasi, fitnah, ujaran kebencian dan konten lain yang menyesatkan.
Terlebih, dalam Pemilu sebelumnya, ruang digital Indonesia dipenuhi oleh penyebaran hoaks, hingga ujaran kebencian untuk menyerang para kontestan.
"Kita harapkan ruang digital kita menjadi lebih sehat, jadi saring dulu sebelum sharing. Karena hoaks atau berita palsu ini memang menjadi trend dan musuh ruang digital kita semua. Karena itu, mari kita jaga ruang digital supaya sehat dan lebih bijak," tutur dia.
Menkominfo mengapresiasi upaya dan kerja keras semua pihak dalam meminimalkan sebaran hoaks yang berkaitan dengan Pemilu 2024.
Hal itu karena jumlah isu hoaks mengenai Pemilu 2024 secara kumulatif tercatat menurun dibanding Pemilu 2019.
"Karena pemilu damai ini salah satu indikatornya adalah sangat sedikitnya hoaks, dan trendnya menurut saya menurun dibanding periode 2019 yang lalu. Itu bisa dirasakan oleh teman-teman sekalian, paling tidak hoaks-nya lebih sedikit, karena sebelum beredar juga sudah kita takedown," kata Menkominfo Budi Arie menandaskan.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: kilaskepri.com
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Terjaring OTT KPK, Anak Buah Cak Imin Ini Punya Harta Rp4,8 Miliar
Khawatir Diganggu, Subhan Palal Rahasiakan Saksi Ahli Ijazah Gibran
UAS Bantah Gubernur Riau Kena OTT KPK, Cuma Dimintai Keterangan Katanya
KPK Wajib Periksa Jokowi dan Luhut terkait Kasus Whoosh