Seruan Padjadjaran: Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat

NARASIBARU.COM - Peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan hukum belakangan ini menjadi bukti nyata menurunnya kualitas demokrasi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Indeks Persepsi Korupsi yang semakin memburuk, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyusunan Omnibus Law pengaman investasi tanpa partisipasi publik, dan berbagai indikasi pelanggaran etika adalah cerminan ketidaksetaraan dalam proses pembangunan di Indonesia.

Kualitas institusi merupakan pilar utama untuk peningkatan kesejahteraan.

Baca Juga: Diintimidasi Lewat Pesan WhatsApp, Guru Besar UI Nyatakan Sikap Deklarasi Damai Kebangsaan

Pembangunan yang hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tanpa memperhatikan nilai-nilai berbangsa, dapat merusak tatanan berbangsa.