Praktik kuasa yang mendukung kepentingan kelompok elit dapat berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan sesuai cita-cita para pendiri bangsa.
Sebagai respons terhadap situasi ini, Civitas Akademika Universitas Padjadjaran mengeluarkan seruan untuk menyelamatkan negara hukum yang demokratis, beretika, dan bermartabat.
Beberapa poin penting yang disuarakan antara lain:
1. Pelaksanaan demokrasi harus didasarkan pada etika dan norma hukum Pancasila dan UUD 1945, dijalankan konsisten, bukan hanya sebatas teks normatif.
2. Presiden dan elite politik harus menjadi contoh kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan sebaliknya.
3. Negara dan pemerintah harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator demokrasi yang berintegritas, menjaga jarak dengan kontestan pemilu.
4. Mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024 dengan memilih calon berdasarkan kesadaran dan keyakinan, bukan politik uang atau intimidasi.
5. Bersama-sama menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 agar kondusif, aman, dan bermartabat, serta mengawal hasil pemilu sampai terbentuknya pemerintahan baru.
6. Pemilu 2024 harus dihormati dan dianggap sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, bukan hanya sebagai prosedur memilih pemimpin.
7. Mendesak penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran selama Pemilu 2024 untuk memulihkan kepercayaan publik.
Seruan ini diharapkan menjadi langkah bersama dalam menjaga Indonesia, bangsa, dan tanah air tercinta. (*)
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: porosjakarta.com
Artikel Terkait
Demo Gorok Komisaris PT Transjakarta Dikecam Publik Jepang: Jangan Izinkan Orang G*la Ini Masuk ke Jepang
Demo Gorok Komisaris PT Transjakarta Dikecam Publik Jepang: Jangan Izinkan Orang G*la Ini Masuk ke Jepang
Demo Gorok Komisaris PT Transjakarta Dikecam Publik Jepang: Jangan Izinkan Orang G*la Ini Masuk ke Jepang
Demo Gorok Komisaris PT Transjakarta Dikecam Publik Jepang: Jangan Izinkan Orang G*la Ini Masuk ke Jepang