“Jadi harus diverifikasi, memenuhi syarat atau tidak. Setiap informasi yang didapat harus diverifikasi kebenarannya,” tuturnya.
Lebih lanjut dia mendorong KPU dan Bawaslu berkoordinasi dengan Dukcapil Kemendagri, memastikan data hak pilih warga negara di Pemilu Serentak 2024 valid.
“Saya meminta Bawaslu menyampaikan saran kepada KPU. Jangan sampai ada pihak yang punya hak memilih tapi justru tidak bisa menggunakan hak pilihnya,” katanya.
Sumber: rmol
Artikel Terkait
Mulai 1 Februari 2025, Elpiji 3 kg Tak Lagi Dijual di Pengecer
Peringatan BMKG: Gempa Megathrust Mentawai-Siberut Tinggal Menunggu Waktu, Bisa Capai M 8.9
Prihatin Soal Konflik PKB vs PBNU, Komunitas Ulama dan Nahdliyin Keluarkan 9 Rekomendasi
Cabut Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi, DPR: Jangan Buka Ruang Generasi Muda untuk Berzina!