Umar Sholahuddin juga mengaku tak habis pikir soal logo Pemprov Jatim yang dicatut pada kop surat. “Ganjar sebagai gubernur aktif telah melakukan politisasi para kades,” lanjutnya.
Selain itu, dia juga mengaku mendapat info jika acara ini diduga sampai melibatkan ASN di tingkat kecamatan yang menjadi koordinator para kepala desa. “Camatnya perlu disemprit. Bupati atau gubernur dan Mendagri harus menegur itu,” imbuhnya.
Terpisah ketika dikonfirmasi Munawar membenarkan surat undangan tersebut pihaknya yang membuat dan mengedarkan. Dia sebagai koordinator di Paguyuban Kepala Desa Jawa Timur sekaligus panitia acara.
Acara ini menurutnya dihadiri ribuan kades asli Jawa Timur. “Enam ribuan peserta tadi,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media.
Soal pencatutan logo Pemprov Jatim sendiri Munawar juga membenarkan. Dan tanpa sepengetahuan Pemprov Jatim yang kata dia tak dilibatkan.
“Kami ini kepala desa Jatim tentunya pake logo Jatim. Masak kita kepala desa se-Jatim ndak bisa pake logo Jawa Timur,” bebernya.
Pertemuan tersebut imbuh dia sengaja dilakukan. Karena Ganjar Pranowo adalah pembina kepala desa di Indonesia. “Ya sekadar silaturahmi saja. Karena beliau pembina kita, pembina kepala desa dan sering berkumpul dengan kades,” kata kepala desa di Desa Rosep, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan ini. ***
Sumber: timesnews
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Mulai 1 Februari 2025, Elpiji 3 kg Tak Lagi Dijual di Pengecer
Peringatan BMKG: Gempa Megathrust Mentawai-Siberut Tinggal Menunggu Waktu, Bisa Capai M 8.9
Prihatin Soal Konflik PKB vs PBNU, Komunitas Ulama dan Nahdliyin Keluarkan 9 Rekomendasi
Cabut Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi, DPR: Jangan Buka Ruang Generasi Muda untuk Berzina!