“Namun besar keraguan (investor) untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut. Faktor ini, memperbesar potensi kegagalan proyek tersebut memperoleh kemajuan,” kata sejumlah analis.
Ekonom dari Maybank Investment, Ju Ye Lee mengatakan, belum ada langkah konkret dari pemerintah dalam menarik investasi yang lebih besar, demi terwujudnya IKN Nusantara.
“Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80 persen investasi asing kecuali pemerintah (Indonesia) bisa memberikan bukti kelayakan IKN Nusantara dan jaminan bahwa proyek tersebut, akan terus berlanjut. Bahkan jika pemerintahan baru mulai menjabat tahun depan,” paparnya.
“Anggaran infrastruktur negara ini telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8 persen dari PDB, namun turun menjadi 1,9 persen dari PDB pada tahun lalu,” menurut laporan Maybank.
Bruno Lanvin, Presiden Smart City Observatory di IMD Business School, mengatakan, investor dari Asia-Pasifik perlu mengambil inisiatif dalam berinvestasi di IKN.
Pasalnya, Asia-Pasifik merupakan wilayah yang menonjol, sehingga bila investor dari wilayah itu telah masuk, investor dari area lain akan mengikuti. “Investor itu seperti domba, mereka suka pergi ke manapun orang lain pergi,” kata Lanvin.
“Ini adalah keputusan sektor publik dan merupakan sesuatu yang telah diumumkan oleh presiden, jadi setidaknya mereka yang membicarakannya, harus menaruh uangnya (investasi),” tambah Lanvin.
Sumber: inilah
Artikel Terkait
Mulai 1 Februari 2025, Elpiji 3 kg Tak Lagi Dijual di Pengecer
Peringatan BMKG: Gempa Megathrust Mentawai-Siberut Tinggal Menunggu Waktu, Bisa Capai M 8.9
Prihatin Soal Konflik PKB vs PBNU, Komunitas Ulama dan Nahdliyin Keluarkan 9 Rekomendasi
Cabut Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi, DPR: Jangan Buka Ruang Generasi Muda untuk Berzina!