NARASIBARU.COM - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyebut usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengenai perlunya tempat ibadah dikontrol oleh pemerintah justru memunculkan masalah baru. Sebab dapat mengarah pada desentralisasi agama oleh pemerintah.
"Ide kepala BNPT itu justru bisa menimbulkan masalah baru. Itu bisa mengarah pada formalisasi paham agama oleh pemerintah. Formalisasi paham agama itu tidak sesuai dengan sistem negara Pancasila,"ujar Abdul, Selasa (5/9/2023).
Menurut dia secara politik, Indonesia berbeda dengan Malaysia, Singapura, atau Arab Saudi. Sehingga urusan agama tidak bisa dipusatkan kepada pemerintah. Dia menegaskan, kemunculan radikalisme tidak selalu melulu dari agama. Bisa saja dari pemikiran-pemikiran lainnya.
Artikel Terkait
Mulai 1 Februari 2025, Elpiji 3 kg Tak Lagi Dijual di Pengecer
Peringatan BMKG: Gempa Megathrust Mentawai-Siberut Tinggal Menunggu Waktu, Bisa Capai M 8.9
Prihatin Soal Konflik PKB vs PBNU, Komunitas Ulama dan Nahdliyin Keluarkan 9 Rekomendasi
Cabut Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi, DPR: Jangan Buka Ruang Generasi Muda untuk Berzina!