NARASIBARU.COM - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan proses pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City, Pulau Rempang, Batam, Kepualauan Riau, pasca terjadinya bentrokan antara warga dan aparat TNI-Polri
Koalisi Masyarakat Sipil menilai pembangunan proyek tersebut sebatas ambisi pemerintah pusat tanpa menimbang aspirasi masyarakat daerah.
“Kami Masyarakat Sipil di Riau, Masyarakat Sipil Nasional, dan 28 Kantor Eksekutif Daerah WALHI meminta Presiden mengambil sikap tegas untuk membatalkan program ini,” ujar Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi dalam keterangannya, Kamis (7/9/2023).
Selain itu, Zenzi menilai PSN Rempang Eco-City berpotensi menghilangkan hak atas tanah hingga hak identitas warga lokal.
“Program yang mengakibatkan bentrokan dan berpotensi menghilangkan hak atas tanah, dan identitas adat masyarakat di 16 Kampung Melayu Tua di Rempang,” jelas Zenzi.
Lebih lanjut, Zenzi mengatakan PSN ini pada akhirnya menunjukkan pemerintah hanya berpihak pada investor. Di sisi lain, masyarakat lokal Pulau Rempang terancam tergusur dari wilayah aslinya.
Artikel Terkait
Mulai 1 Februari 2025, Elpiji 3 kg Tak Lagi Dijual di Pengecer
Peringatan BMKG: Gempa Megathrust Mentawai-Siberut Tinggal Menunggu Waktu, Bisa Capai M 8.9
Prihatin Soal Konflik PKB vs PBNU, Komunitas Ulama dan Nahdliyin Keluarkan 9 Rekomendasi
Cabut Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi, DPR: Jangan Buka Ruang Generasi Muda untuk Berzina!