Menurutnya dalam menyelesaikan pengembangan Rempang, pemerintah harus memastikan perlindungan terhadapa warga setempat.
"Seluruh struktur pemerintahan dari pusat sampai daerah diharapkan ikut serta dalam menciptakan stabilitas, keamanan dan ketertiban seluruh anggota masyarakat. Dalam penanganan kasus Rempang ini, pemerintah harus mengutamakan perlindungan warga negara. Bentrokan antara warga dan pihak keamanan harus dihindari. Sebab, dalam setiap bentrokan pasti akan menimbulkan persoalan baru yang biasanya lebih sulit untuk ditangani," kata Saleh dalam keterangannya.
PAN mengecam aksi kekerasan terhadap warga dan menilai pemaksaan relokasi tidak produktif dalam menyelesaikan masalah yang ada.
"Terbukti dapat memicu berbagai penolakan dan protes di masyarakat," jelasnya.
"Karena itu, PAN mengecam keras setiap tindak kekerasan dan represif yang dilakukan oleh aparat dalam mengamankan jalannya unjuk rasa dan demonstrasi. Aparat harus bekerja profesional, adil, dan tetap menjaga netralitas. Upaya dialog dan musyawarah selalu perlu dikedepankan. Warga yang melakukan protes dan demonstrasi harus didengar. Dengan begitu, apa yang mereka mau dan inginkan bisa diketahui dengan benar. Siapa tahu, justru pemerintah dan pengembang bisa merealisasikannya," ujarnya.
Sumber: suara
Artikel Terkait
Mulai 1 Februari 2025, Elpiji 3 kg Tak Lagi Dijual di Pengecer
Peringatan BMKG: Gempa Megathrust Mentawai-Siberut Tinggal Menunggu Waktu, Bisa Capai M 8.9
Prihatin Soal Konflik PKB vs PBNU, Komunitas Ulama dan Nahdliyin Keluarkan 9 Rekomendasi
Cabut Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi, DPR: Jangan Buka Ruang Generasi Muda untuk Berzina!