”Masa gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Berpolitik nggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” tegasnya.
Baca Juga: Jargon Kalimantan Optimis Prabowo-Gibran Sekali Putaran
Dia lantas kembali menggarisbawahi bahwa pilihan-pilihan politik tersebut boleh ditunjukkan oleh presiden dan para menteri tanpa menggunakan fasilitas negara.
”Pegangannya itu aturan. Kalau aturan boleh, silakan. Kalau tidak boleh, jangan,” tambah dia.
Lantas, apakah Jokowi akan ikut berkampanye dan menyatakan keberpihakannya dalam pemilu kali ini? ”Nanti dilihat,” ujarnya.
Menurut dia, digunakan atau tidak hak politik itu tergantung individu masing-masing. ”Yang penting tidak menggunakan fasilitas negara,” kata dia menegaskan.
Saat ditanya terkait dengan kesiapan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD untuk menanggalkan jabatannya, dia menjawab singkat.
Menurut Jokowi, itu adalah hak Mahfud sebagai menteri. ”Ya itu hak dan saya sangat menghargai,” imbuhnya.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: pontianakpost.jawapos.com
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Mulai 1 Februari 2025, Elpiji 3 kg Tak Lagi Dijual di Pengecer
Peringatan BMKG: Gempa Megathrust Mentawai-Siberut Tinggal Menunggu Waktu, Bisa Capai M 8.9
Prihatin Soal Konflik PKB vs PBNU, Komunitas Ulama dan Nahdliyin Keluarkan 9 Rekomendasi
Cabut Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi, DPR: Jangan Buka Ruang Generasi Muda untuk Berzina!