Gaji Karyawan Swasta Dipotong untuk Tapera, Jokowi Samakan dengan BPJS Kesehatan

Kebijakan yang menuai pro dan kontra ini tertuang dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang sudah diteken Jokowi pada 20 Mei 2024.

Jokowi mengatakan, pemerintah telah melakukan perhitungan yang cukup matang sebelum menetapkan kebijakan tersebut. Menurutnya, masyarakat bisa menilai sendiri berat atau tidaknya perhitungan itu.

“Iya semua dihitung lah, biasa. Dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau enggak mampu, berat atau enggak berat,” kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5).

Jokowi menyamakan simpanan Tapera ini dengan BPJS Kesehatan di luar Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang didaftarkan oleh pemerintah dengan membayar iuran untuk 96,8 juta penduduk miskin dan yang tak mampu.

"Seperti dulu BPJS, di luar yang PBI yang gratis 96 juta, kan, juga ramai. Tapi setelah berjalan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya," ujarnya.

Menurutnya manfaat dari kebijakan Tapera baru akan dirasakan masyarakat ketika sudah berjalan. Dengan begitu Jokowi menilai wajar saja terjadi pro dan kontra saat ini.

"Hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra," pungkasnya.

PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera mengatur setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum diwajibkan menjadi peserta Tapera.