Sudewo Makin Terjepit! 5 Fakta Terbaru Hak Angket Bupati Pati yang Bikin Geger Senayan

Drama politik di Kabupaten Pati tak lagi jadi tontonan lokal. Isu hak angket pemakzulan Bupati Sudewo kini resmi jadi sorotan nasional, menyeret nama-nama besar di Senayan dan kementerian.

Posisi sang bupati kini benar-benar berada di antara tekanan rakyat, DPRD, parlemen pusat, hingga partainya sendiri.

Dari sekian banyak perkembangan, ada 5 fakta kunci yang menunjukkan betapa seriusnya situasi yang dihadapi Sudewo saat ini. Mari kita bedah satu per satu.

Langkah DPRD Pati membentuk pansus hak angket kini mendapat semacam "restu" dari pusat. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, secara terbuka menyatakan proses yang berjalan di tingkat lokal sudah sesuai koridor hukum dan politik.

Ini bukan sekadar komentar biasa. Pernyataan ini memberikan legitimasi kuat bagi DPRD Pati untuk terus maju.

"Kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati," kata Dasco dilansir dari Antara.

Artinya, Senayan tidak melihat ada masalah prosedural dan akan terus memantau perkembangannya.

Gejolak di Pati dianggap sebagai sinyal bahaya yang bisa menular ke daerah lain. Dasco mengungkapkan bahwa pimpinan DPR telah menggelar rapat khusus dengan Mendagri Tito Karnavian untuk mengevaluasi kebijakan daerah secara nasional.

"Tadi kami sudah rapat evaluasi dengan Mendagri mengenai beberapa hal perkembangan di daerah-daerah lain yang kemungkinan ada kebijakan yang sama," ujarnya.

DPR secara spesifik meminta Mendagri mengambil langkah mitigasi agar kepala daerah lain tidak membuat kebijakan kontroversial yang bisa memicu kemarahan publik seperti di Pati.

Sebagai sesama kader Partai Gerindra, dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad sangat dinantikan oleh Sudewo. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.

Dasco menegaskan bahwa partai belum membahas sanksi, tetapi akan ada evaluasi total terhadap Sudewo.

"Itu belum dibicarakan, ya. Nanti kami akan lakukan evaluasi-evaluasi secara menyeluruh," kata Dasco.

Sinyal ini jelas Gerindra tidak akan membela secara buta dan nasib politik Sudewo di internal partai kini dipertaruhkan.

Meski dikepung dari berbagai penjuru, Bupati Sudewo memilih untuk tidak menyerah. Ia bersikeras tidak akan mundur dari jabatannya hanya karena desakan pengunjuk rasa.

Argumen utamanya adalah mandat yang ia peroleh melalui proses pemilu yang sah.

"Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya," tegasnya di Pati (13/8).

Sikap ini menunjukkan bahwa ia siap menghadapi pertarungan politik melalui jalur formal yang kini sedang berjalan di DPRD.

Semua drama politik ini bermuara dari satu kebijakan: kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Kebijakan ini dinilai tidak berpihak pada rakyat dan memicu gelombang unjuk rasa besar-besaran. Aksi massa inilah yang kemudian direspons oleh DPRD Pati dengan menyepakati pembentukan pansus hak angket pemakzulan, yang kini efeknya terasa hingga ke Jakarta.

Sumber: suara

Foto: Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Mereka menuntut Bupati Pati Sudewo agar mundur dari jabatannya karena dinilai arogan dan sejumlah kebijakannya tidak pro ke masyarakat. [ANTARA FOTO/Aji Styawan].